BIMATA.ID, Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Penbangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyindir Kepala Daerah karena dianggap menjadi salah satu biang sulitnya menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.
Suharso menuding, kalau kemiskinan kerap dijadikan alat oleh Kepala Daerah untuk kepentingan politik, terutama saat ingin mencalonkan diri lagi.
“Waktu mau Pilkada, garis kemiskinan dinaik-naikkan supaya Bansos banyak, tapi kalau sudah terpilih berusaha turunkan garis kemiskinan,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, dikutip dari tirto[dot]id, Senin (1/7/2020).
Politisi PPP ini menambahkan, ubah-mengubah angka kemiskinan ini pastinya menyulitkan Pemerintah Pusat dalam memberi bantuan. Tidak heran kalau Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari Batubara akan terus bolak-balik. Belum lagi, Kepala Daerah yang kerap memanfaatkan momen masuknya bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Angka kemiskinan sudah mulai rendah sebagai prestasi Kepala Daerah,” tambahnya.
Suharso menjelaskan, intervensi Pemerintah cukup bergantung pada data daerah. Masalahnya, jika daerah tidak melakukan pembaharuan data secara konsisten, maka Pemerintah akan kessulitan.
Belum lagi kemiskinan memiliki sejumlah banyak komponen, seperti seberapa besar kedalaman dan keparahannya. Oleh karenanya, daerah harus berkontribusi dalam pembenahan data tersebut.
Kesulitan lain juga terasa karena adanya otonomi daerah. Pemerintah baik Kemensos RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI tidak bisa asal masuk.
Saat ini, Bappenas sudah diminta Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial. Hal ini melengkapi sederet reformasi lain yang tengah diupayakan Pemerntah, seperti reformasi sosial, kesehatan, ketahanan bencana dan pangan.
[MBN]
