Kemendagri Sebut 22 Daerah Masih Cairkan Dana Pilkada 2020 Di Bawah 40 Persen

BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyatakan, hingga tanggal 13 Juli 2020 masih ada 22 daerah yang baru mencairkan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di bawah 40 persen.

“Data yang kami himpun, masih banyak daerah merah. Sangat disayangkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Mochamad Ardian, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dengan begitu, maka Kemendagri RI memperingati Pemerintah Daerah (Pemda) agar melaksanakan kewajiban sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 dan sudah memberikan batas waktu sampai tanggal 15 Juli 2020.

“Ini masih data sementara. Kemarin, kami beri waktu sampai 15 Juli harus sudah dicairkan, sesuai dengan perjanjian yang dihibahkan. Nanti kami update, semoga sudah dicairkan seluruhnya,” ucap Adrian.

Berikut adalah daerah merah atau yang pencairannya masih di bawah 40 persen:

Provinsi Sumatera Utara (Sumut)

1. Kabupaten Samosir, pencairan NPHD Bawaslu masih 12,30 persen.

Provinsi Bengkulu

2. Kabupaten Rejang Lebong pencairan NPHD Bawaslu masih 39,58 persen.
3. Kabupaten Seluma pencairan NPHD Bawaslu masih 28,24 persen.

Provinsi Lampung

4. Kota Bandar Lampung pencairan NPHD KPU masih 28,21 persen dan pencairan Bawaslu masih 21,05 persen.
5. Kota Metro pencairan NPHD KPU masih 37,49 persen dan pencairan Bawaslu masih 38,77 persen.

Provinsi Jawa Barat (Jabar)

6. Kabupaten Tasikmalaya pencairan NPHD Bawaslu masih 15,09 persen.

Provinsi Jawa Timur (Jatim)

7. Kabupaten Kediri pencairan NPHD Bawaslu masih 36,63 persen.
8. Kabupaten Malang pencairan NPHD Bawaslu masih 15,16 persen.
9. Kabupaten Sumenep pencairan NPHD Bawaslu masih 21,62 persen.

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)

10. Kabupaten Luwu Utara pencairan NPHD Bawaslu masih 31,72 persen.
11. Kabupetan Maros pencairan NPHD Bawaslu masih 11,10 persen.
12. Kabupetan Soppeng pencairan NPHD Bawaslu masih 39,12 persen.

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

13. Kabupaten Konawe Utara pencairan NPHD Bawaslu masih 25,94 persen.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

14. Kabupaten Lombok Utara pencairan NPHD Bawaslu masih 39,02 persen.

Provinsi Maluku

15. Kabupaten Seram Bagian Timur pencairan NPHD KPU masih 36,92 persen.

Provinsi Maluku Utara (Malut)

16. Kabupaten Halmahera Barat pencairan NPHD KPU masih 21,91 persen dan pencairan NPHD Bawaslu masih 27,78 persen.
17. Kabupaten Halmahera Timur pencairan NPHD KPU masih 39,83 persen.
18. Kabupaten Halmahera Utara pencairan NPHD KPU masih 39,43 persen.
19. Kabupaten Pulau Taliabu pencairan NPHD Bawaslu masih 30,00 persen.
20. Kota Ternate pencairan NPHD KPU masih 38,09 persen.

Provinsi Papua

21. Kabupaten Pegunungan Bintang pencairan NPHD Bawaslu masih 30,00 persen.
22. Kabupaten Yahukimo pencairan NPHD Bawaslu masih 35,33 persen.

[MBN]