BIMATA.ID, Jakarta – Dalam beberapa hari terakhir, kasus positif virus korona (Covid-19) di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bahkan, seluruh negara di dunia mengalami permasalahan yang sama dalam penanganan Covid-19, salah satunya karena belum ditemukan vaksin atau penawar wabah Covid-19.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, Pemerintah Republik Indonesia (RI) harus membentuk protokol kesehatan yang dinamis. Sebab, penyebaran wabah Covid-19 masih begitu masif.
“Perubahan-perubahan akibat yang namanya efek virus itu ada yang orang dengan gejala, orang tanpa gejala, itu kemudian harus disikapi juga dengan dinamis. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus menyiapkan beberapa opsi protokol kesehatan, karena di seluruh dunia belum ada yang pasti bagaimana cara penanganan Covid-19 yang dinamis,” tuturnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Kemudian Dasco menyarankan, sebaiknya Pemerintah RI mempertimbangkan kembali pengetatan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah-daerah yang masih tinggi kasus penyebaran Covid-19.
“Salah satunya kemungkinan yang perlu ditimbangkan kembali adalah pengetatan atau PSBB di sejumlah daerah yang tingkat penyebarannya tinggi,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan, tidak ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang gagal dalam menangani pandemi Covid-19, melainkan penyebaran Covid-19 yang setiap hari kian meluas dan akan semakin parah jika tidak segera dilakukan penanganan ketat.
“Kita tidak bilang bahwa ada Pemerintah Daerah yang gagal, tapi karena virusnya dinamis, ya kita juga harus dinamis mempersiapkan beberapa opsi protokol untuk menghadapi virus ini,” katanya.
Diketahui, pada tanggal 9 Juli 2020, kasus Covid-19 memecahkan rekor, yakni bertambah 2.657 orang dalam sehari. Bahkan, pada Minggu (12/7/2020) kemarin, kasus positif Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta juga memecahkan rekor, yakni sebanyak 404 orang.
[MBN]
