BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, tidak heran jika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional atau Food Estate.
Sebab, ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, salah satu program yang digencarkan Prabowo adalah membangun lumbung pangan nasional. Hal ini secara tidak langsung telah menegaskan, bahwa Prabowo masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju bukan karena kepentingan politik, melainkan untuk membantu Presiden Jokowi menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara di bidang ketahanan pangan.
“Meskipun di awal pemerintahan periode keduanya, Jokowi selalu menegaskan tidak ada visi misi Menteri, tapi yang ada adalah visi misi Presiden. Namun, khusus dalam proyek pembangunan lumbung pangan nasional ini, bisa dikatakan merupakan sebuah kolaborasi menarik dari visi misi Capres di Pilpres 2019 lalu. Selain itu, poin pentingnya adalah ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam mengantisipasi ancaman krisis pangan,” katanya, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Kemudian Jajat menilai, munculnya pro dan kontra mengenai tentang siapa yang paling cocok dalam memimpin program lumbung pangan nasional, apakah Menteri Pertanian (Mentan) RI atau Menhan RI merupakan hal yang lumrah terjadi.
Namun di sisi lain, selama dua periode Presiden Jokowi berkuasa, dari semua Menteri yang cukup terbuka tentang ancaman krisis pangan hanya Prabowo. Sementara Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo, tidak pernah membahas secara spesifik permasalahan tersebut. Oleh karenanya, sangat wajar jika Presiden Jokowi menunjuk Prabowo memimpin program lumbung pangan nasional, karena dianggap lebih memahami.
“Tugas terberatnya saat ini adalah bagaimana mewujudkan program tersebut, bisa berjalan dengan sukses sehingga bisa mencapai target. Saya kira tidak pentinglah kita memperbesarkan sesuatu yang tidak substantif. Logika sederhananya, kenapa Presiden sampai menunjuk Menhan untuk mengurus program lumbung pangan nasional, mungkin saja karena ada hal yang tidak bersifat umum yang dipandang serius oleh Presiden, sehingga memerlukan sosok yang tepat dan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan didalamnya,” urainya.
[MBN]
