BIMATA.ID, Jakarta- Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait belajar dari rumah dalam masa darurat Corona Virus Disease (Covid-19) dipandang belum berhasil.
Hasil survei Kemendikbud yang menemukan bahwa PJJ berhasil dinilai bertentangan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. saat bertemu dengan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dalam rangka kunjungan kerja perorangan yang diadakan di Kampus Uhamka Kebayoran Jakarta Selatan kemarin, Selasa (28/07/2020).
“Kami sebagai Panja PJJ sudah melaksanakan tugas dan menghasilkan sejumlah keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemendikbud di antaranya meninjau kembali pelaksanaan PJJ. Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi,” ungkap anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang juga anggota Panja PJJ Komisi X ini kepada BIMATA.ID.
Himma, begitu beliau biasa disapa, mengungkap fenomena di lapangan misalnya, seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan perangkat handphone untuk mereka karena jam belajarnya bersamaan. Mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan kuota yang tidak sedikit untuk mengikuti PJJ.
Himma melakukan kunjungan kerja ini dalam rangka menyerap aspirasi terkait pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi. Hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan Uhamka di antaranya Wakil Rektor I Prof. Dr. H. Abdul Rahman A. Ghani, SH., M.Pd., Wakil Rektor III Dr. Lelly Qodariyah, M.Pd., dan perwakilan Dekan dari sejumlah Fakultas di Uhamka.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor III Dr. Lelly Qodariyah, M.Pd. mengharapkan agar pemerintah lebih serius dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi karena selama ini pemerintah belum mengatasi masalah yang muncul terkait PJJ.
“Mahasiswa kita bervariasi, ada yang dari kelas menengah atas ada yang dari kelas menengah bawah, sehingga saat melakukan PJJ yang jadi masalah adalah ketersediaan kuota,” demikian diungkapkan Lelly.
“Saya mempertanyakan mengapa pemerintah lambat sekali dalam memberi bantuan yang dapat mendukung PJJ, misalnya memberi bantuan kuota. Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah ini,” imbuhnya.
Terkait penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat bahwa pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ karena belajar PJJ dengan tatap muka tentu berbeda.
Di akhir pemaparan, Himma menekankan agar Kemendikbud segera membenahi pelaksanaan PJJ dengan menyediakan infrastruktur pendukung di antaranya ketersediaan sinyal di daerah yang tidak terjangkau internet, memaksimalkan media belajar luar jaringan (TVRI dan portal Rumah Belajar), dan penyederhanaan kurikulum dengan membuat kurikulum tanggap darurat selama pandemi Covid-19.
(FID)
