BIMATA.ID, Jakarta – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) membantah ada deal atau kesepakatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto dalam proyek lumbung pangan nasional.
Terdengar kabar, penugasan Prabowo dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI menjadi leading sector dalam proyek tersebut, sebagai realisasi kesepakatan syarat untuk Partai Gerindra masuk ke dalam partai koalisi Pemerintah.
“Dari awal tidak ada deal Pak Prabowo masuk Kabinet, tidak ada deal itu (garap proyek lumbung pangan),” ucap Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, Jakarta, dilansir dari tribunnews[dot]com, Kamis (9/7/2020).
Anggota DPR RI ini menegaskan, saat bergabung dengan Pemerintah, Partai Gerindra memang memberikan konsep ketahanan pangan nasional kepada Presiden Jokowi, tetapi bukan bentuk dari kesepakatan untuk masuk pemerintahan.
“Tidak ada deal di situ. Mungkin konsep yang kami sampaikan waktu itu menarik bagi Presiden Jokowi, sehingga konsep itu dijadikan kebijakan oleh Pemerintah dan itu sah-sah saja,” tegas Andre.
Ketahanan pangan nasional juga merupakan bagian dari tugas Prabowo sebagai Menhan RI dalam menjaga situasi dalam negeri tetap kondusif.
“Ini kan bentuk pertahanan juga. Kalau perang maka kita harus mencukupi pangan kita dan Pak Prabowo juga pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia),” papar Andre.
Seperti diketahui, Prabowo ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk menggarap proyek ketahanan pangan nasional dan hari ini melakukan peninjauan Food Estate di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
[MBN]
