BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Edhy Prabowo menyatakan, saat ini jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir lobster menjadi 31. Jumlah ini diperoleh sebagai total perusahaan yang telah melalui proses verifikasi tim bentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Jumlah itu berbeda dengan yang sebelumnya diumumkan oleh KKP, bahwa sudah ada 26 eksportir bibit lobster yang ditetapkan KKP usai menjalani pemeriksaan tim uji tuntas.
Edhy mengaku, yang diumumkan ke publik baru 26 eksportir dan jumlah ini akan terus bertambah.
“Sampai hari ini sudah 31 perusahaan yang kami verifikasi. Yang diumumkan ada 26 dan terus berkembang,” tuturnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, dilansir dari tirto[dot]id, Senin (6/7/2020).
Dalam laporan Majalah Tempo edisi 4 Juli 2020, kebijakan Menteri KKP yang kembali membuka keran ekspor benih bening lobster alias benur menguntungkan banyak pihak, terutama kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan dengan Edhy.
Hasil penelusuran Majalah Tempo terhadap 30 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai calon eksportir menguak fakta lain. Sejumlah politikus hingga mantan terpidana penyelundupan benih lobster terafiliasi sebagai pemegang saham dan pengurus perusahaan.
Bahkan, banyak nama diketahui merupakan Kader maupun Pengurus DPP Partai Gerindra. Ada pula nama eks Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menjadi pemodal pada salah satu perusahaan eksportir benih lobster dari daerah asalnya, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB).
Saat rapat bersama Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini langsung mengklarifikasi isu tersebut. Edhy membantah, kalau KKP menerbitkan izin dengan tidak transparan, bahkan menguntungkan segelintir pihak.
“Masalah perusahaan masalah siapa yang diajak, kami tidak membatasi dia harus perusahaan. Koperasi boleh tapi saya tidak bisa menentukan. Siapa yang mendaftar, kami terima dan verifikasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Edhy juga mengklaim, bahwa keputusan pembukaan izin ekspor benih lobster ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat yang bergantung pada bisnis tersebut, terutama nelayan yang sehari-hari bekerja menangkap benih.
[MBN]
