BIMATA.ID, Jakarta – Dalam beberapa waktu belakangan, Partai Gerindra diidentikkan dengan polemik riuh kebijakan ekspor benih lobster yang dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.
Persoalan itu bermula, ketika adanya sejumlah perusahaan eksportir benih lobster, seperti PT Bima Sakti Mutiara (BSM), yang mana di dalamnya terdaftar nama petinggi Partai Gerindra.
Hampir mayoritas, saham PT BSM dimiliki oleh PT Arsari Pratama, yang Komisaris perusahaan tersebut adalah Wakil Ketua Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo dan Direktur Utama, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara), putri Hashim Djojohadikusumo.
Sara menyebut, bahwa PT BSM bukan perusahaan baru di dunia bahari. Sebab, perusahaan ini sudah berdiri sejak 34 tahun yang lalu dan berfokus pada mutiara.
“Ini perusahaan yang sudah berkecimpung di dunia bahari selama 34 tahun. Memang fokusnya selama ini adalah untuk mutiara,” kata Sara, dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui akun YouTube ‘Let’s Talk With Sara’, Senin (13/7/2020).
Kemudian Sara menjelaskan, visi dan misi perusahaan yang disampaikan ketika mendaftar di KKP, bukan fokus terhadap lobster saja, melainkan juga kepada produk-produk bahari.
Hal tersebut sesuai dengan istilah sustainable aquaculture atau budidaya perikanan berkelanjutan. Selain lobster, PT BSM juga fokus terhadap budidaya pakan bagi lobster yang mempengaruhi ekosistem dan akan melakukan penelitian untuk mengembangkan ocean forest.
“Bukan hanya istilah farming untuk produknya saja, tapi juga dengan seaweed (rumput laut) dan juga dengan seafoodnya itu tadi, karena untuk menjadi pakan, untuk lobsternya itu sendiri maupun menjaga ekosistem di mana kami melakukan aqua culture farming itu tadi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sara mengungkapkan, PT BSM tengah dalam proses pergantian nama menjadi PT Bima Sakti Bahari, karena memang ingin masuk ke dunia lobster.
Sara pun mengatakan perusahaannya masuk mendaftarkan diri, ketika KKP membuka kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengembangkan usaha lobster. Sehingga hal ini menepis anggapan ‘bagi-bagi’ jatah yang dilakukan Edhy kepada kader Partai Gerindra.
“Beda ya mohon maaf, kalau misalkan ini penunjukkan langsung, kalau penunjukkan, yes, mau dituduh bahwa ini ada sedikit permainan dan kita tidak kita punya kapasitas, silahkan berarti ada KKN di situ. Tetapi karena ini dibuka pintunya kepada siapapun yang punya kapasitas dan kapabilitas punya financial yang kuat untuk mengembangkan lobster ini secara sustainable,” ujarnya.
(FID)