BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VI asal Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan kinerja birokrasi pemerintah yang dianggap memberatkan BUMN dalam tugas-tugas pembangunan. Lambatnya kerja birokrasi berdampak pada pencairan hutang kepada BUMN.
“Pak Menteri, saya ingin mencermati lebih dalam soal Pencairan Utang Pemerintah kepada BUMN-BUMN kita yang lambat bahkan ada yang sampai tiga tahun atau lebih, terutama untuk BUMN-BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah atau Public Service Obligation (PSO) seperti pada Pertamina, PLN dan Pupuk Indonesia, atau BUMN-BUMN Karya” ujar Andre
Kritik tersebut telah disampaikan Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir
Lambatnya pencairan utang pemerintah kepada BUMN berdampak pada munculnya selisih cost of fund yang besar antara yang dibayarkan oleh Pemerintah dengan yang ditanggung oleh BUMN. BUMN harus menanggung bunga komersil sebesar 8,5% s.d 10,5% sementara pemerintah membayar didasarkan pada BI rate yang hanya 4,5%-5%.
Andre menyarankan agar setiap utang pemerintah kepada BUMN, baik itu dalam rangka Public Service Obligation ataupun penugasan, dibayarkan sesuai dengan tahun anggaran setelah proses audit dilakukan.
“Jangan sampai pembayaran utang-utang pemerintah ini lewat tahun anggaran, itu memberatkan BUMN kita. Apalagi proses Audit bisa dilakukan di tahun anggaran yang sama” Ungkap Anggota Komisi VI ini.
Selain itu, Andre juga menyoroti soal bertele-telenya proses pencairan dana talangan tanah yang akhirnya menimbulkan biaya besar bagi Jasamarga dan BUMN Karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita.
“Saya mengkritik keras kinerja LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang lambat dalam proses pencairan Dana Talangan Tanah ke BUMN-BUMN Karya, terutama yang ditugaskan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk melakukan pembangunan jalan tol baik di Jawa maupun Sumatera,” cecar mantan Presiden Mahasiswa Trisakti ini.
