BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Rabu (8/7/2020).
Partai Demokrat dan PKB menolak RUU HIP yang saat ini masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 di DPR RI.
“Kami juga membahas sejumlah isu lain, bagaimana kami secara tegas menolak RUU HIP yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi,” ucap AHY, di Kantor DPP PKB, Jakarta, dilansir dari nasional[dot]kompas[dot]com.
RUU HIP telah melahirkan isu-isu yang menimbulkan kontroversi publik. Dalam situasi krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19) seperti ini, seharusnya dibutuhkan penanganan yang serius, sehingga seluruh elemen bangsa fokus dengan pandemi Covid-19.
“Kami tidak ingin dalam situasi yang seharusnya bersatu karena krisis pandemi, kemudian ada gagasan-gagasan tertentu yang membelah kita, setback mundur ke belakang hanya karena isu yang tidak dibutuhkan hari ini,” pungkas AHY.
Kemudian, Partai Demokrat dan PKB sepakat bekerja bersama di sejumlah daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Kedua partai memiliki kesamaan pandangan terhadap kerangka bernegara dan berbangsa.
“Mudah-mudahan melalui ajang Pilkada Serentak 2020 ini, kebersamaan di sejumlah daerah bisa menjadi awal yang baik untuk semakin dekatnya kedua partai,” tandas AHY.
Sementara Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar menyampaikan, kedua partai telah sepakat berkoalisi di 30 daerah dari total 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyatakan, bahwa Partai Demokrat dan PKB merupakan sahabat lama.
“Kami sepakat kerja sama lebih dalam lagi di bidang Pilkada. Tadi dihitung sudah 30 an dengan Demokrat,” ungkap Cak Imin.
[MBN]
