BIMATA.ID, JAKARTA- Keluhan masyarakat terkait bengkaknya tagihan listrik saat kebijakan Work From Home (WFH) Membuat Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melakukan relaksasi pembayaran kelebihan listriknya selama enam bulan ke depan.
“Saya minta agar masyarakat diberikan relaksasi cicilan pembayaran kelebihan listriknya selama enam bulan ke depan, bukan hanya tiga bulan seperti skema yang dibuat oleh PLN,“ kata Andre, Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Saat ini hampir seluruh masyarakat terkena dampak dari Covid-19. Sehingga relaksasi berupa cicilan pembayaran listrik diyakini sangat bermanfaat untuk masyarakat.
Andre pun memberi saran Menteri BUMN agar jadikan momen ini sebagai langkah awal digitalisasi layanan pelanggan PT. PLN (Persero).
“Saya menyarankan agar PLN segera melakukan digitalisasi terutama terkait dengan layanan pelanggan seperti pencatatan meteran listrik sehingga tidak timbul kecurigaan dari masyarakat yang menduga PLN diam-diam menaikkan tarif,” Kata politikus Gerindra itu.
Kenaikan tagihan listrik pada saat ini disebut PT. PLN bukan karena ada kenaikan harga, tetapi karena naiknya konsumsi masyarakat sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.
“Dengan digitalisasi hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, selain itu transparansi dan akuntabilitas akan lebih terjaga” sambungnya.
PLN pun merilis skema penghitungan tagihan untuk pelanggan rumah tangga yang tagihan listriknya melonjak pada bulan Juni.
Pelanggan yang mengalami tagihan pada bulan Juni melonjak lebih dari 20 persen daripada bulan Mei akibat penagihan menggunakan rata-rata tiga bulan terakhir, maka kenaikannya maksimal dibayar sebesar 40 persen, dan sisanya dibagi rata dalam tagihan tiga bulan ke depan.