Soroti Anggaran Bansos COVID-19, Mulyadi: Kalau Perlu Bentuk Pansus
Jawa Barat, BIMATA.ID – Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mulyadi menyoroti penggunaan anggaran di tengah pandemi Covid-19. Khususnya bagi para pemerintah daerah yang menjadi palang pintu menghadapi pandemi COVID-19.
Dikutip dari merdeka[dot]com, Mulyadi mendorong, Pemda harus lebih meningkatkan kerja keras dan memiliki roadmap yang tepat serta bersinergi positif dengan seluruh stakeholder untuk menanggulangi pandemi. Sehingga anggaran dan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan bisa di pertanggungjawabkan.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengingatkan, penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah, sudah seharusnya melalui mekanisme perundang undangan, terutama dengan didahului pembahasan, persetujuan dan pengawasan oleh DPR dan DPRD untuk memastikan anggaran milik rakyat tersebut tepat sasaran.
“Dewan harus menjalankan juga mekanisme pengawasan, jika perlu menggunakan instrumen yang melekat di fungsi dewan seperti pembentukan pansus sembako misalnya,” tegas Mulyadi
Mulyadi menambahkan, bencana nasional COVID-19 memberikan pelajaran sangat berharga untuk mengedepankan pentingnya penerapan nilai-nilai bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Terutama pada implementasi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Menurut dia, ujian bagi seluruh komponen bangsa. Bukan saja dalam perspektif pentingnya gaya hidup sehat, tapi juga bagaimana perspektif budaya gotong royong dan tanggung jawab ekonomi sosial sebagai dampak bencana tersebut harus mampu diimplementasikan.
Terkait hal tersebut, khususnya bagi penyelenggara bernegara,sudah merupakan kewajiban untuk melaksanakan fungsi nya secara maksimal dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat,disemua jenjang kewenangan,baik pusat maupun daerah,terutama eksekutif dan legislatif
“Pemerintah sebagai Kuasa pengguna anggaran harus bekerja sesuai koridor hukum perundang undangan, kebijakan yang diambil harus tetap mengedepankan prinsip yang memiliki akuntabilitas dan secara aturan bernegara bisa dipertanggungjawabkan,” tutup dia.
[MBN]
