BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan rencana pembangunan dan pengembangan transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) belum mengalami perubahan. Meski dasar hukum pemindahan ibu kota belum ada, namun pihaknya tetap memasukkan rencana pembangunan transportasi di anggaran belanja Kementerian tahun 2021 sebagai persiapan.
“Ibu kota baru memang secara legal belum ada dasar hukumnya, tapi sebagai Kementerian/Lembaga, harus ada persiapan, hanya terbatas perencanaan,” ujar Menhub Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (23/6).
Jika hingga 2021 belum ada dasar hukum pemindahan ibu kota, maka anggaran untuk transportasi di sana bisa saja berubah. Adapun di dalam Raker bersama Komisi V DPR, Menhub Budi menyebutkan, pembangunan dan pengembangan bandara APT Pranoto-Samarinda masih tetap masuk ke dalam proyek prioritas Kemenhub.
Pengembangan bandara tersebut menelan biaya Rp 113,96 miliar. Lalu, Kemenhub juga memprioritaskan pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta fasilitas pendukungnya dengan nilai Rp 992,99 miliar.
Sebelumnya, pada tahun 2019, Kemenhub telah memiliki desain transportasi ibu kota baru. Di tahap awal, moda yang akan dikembangkan ialah bus. Kemudian, pemerintah juga berencana mengadopsi konsep ART, yang merupakan sistem angkutan massal berbasis smart mobility seperti di China.
Kemudian pada Februari, Budi menyatakan ada beberapa negara yang berminat investasi di proyek transportasi ibu kota baru, yaitu Korea Selatan, Jepang dan China. Khusus bandara, pembangunannya akan dikerjasamakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pemindahan PNS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo optimistis roadmap pemindahan ASN/PNS ke Ibu Kota baru di Kalimantan akan berjalan sesuai rencana, yaitu pada tahun 2024 mendatang.
Meskipun pandemi Corona masih menyelimuti Tanah Air, namun pengerjaan proyek Ibu Kota baru masih terus dilakukan. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa masterplan proyek ibu kota baru akan segera dirampungkan.
“Di sisi lain, kami telah siapkan roadmap rencana pemindahan ASN ke Kementerian/Lembaga di ibu kota baru nanti, yang saya cukup optimis 2024 nanti bakal terlaksana dengan berbagai tantangan dan masalah di tengah pandemi,” ujar Tjahjo dalam diskusi virtual, Senin (22/6).
Tjahjo melanjutkan, kondisi yang dihadapi Indonesia kali ini berbeda dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Pandemi menyadarkan, ada banyak hal yang harus ditata ulang agar lebih efektif dan efisien.
Misalnya, birokrasi yang berbelit. KemenPAN-RB terus mendorong penyederhanaan birokrasi untuk memudahkan dan mempercepat perizinan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi baik di pusat dan daerah berjalan dengan baik.
(FID)