BIMATA.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprediksi, hilangnya triliunan rupiah potensi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT), karena tidak adanya kontrol atas kuota rokok di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana mengatakan, total potensi cukai rokok yang hilang pada periode 2018 hingga 2024 bisa mencapai Rp 27 triliun. Angka ini berasal dari nilai pembebasan CHT dari lima KPBP, yakni Tanjung Pinang, Bintang, Karimun, Batam, dan Sabang.
“2018 kami melaksanakan kajian bagaimana pelaksanaan KPBPB ini, mereka masuk dalam wilayah hukum negara tapi terpisah dari wilayah kapabeanan. Tempat lain mendapatkan pajak, mereka diberikan kebebasan,” katanya dalam diskusi virtual, dikutip dari cnnindonesia[dot]com, Kamis (18/6/2020).
Wawan mengungkapkan, pembebasan cukai rokok di lima wilayah KPBPB sudah dihentikan Pemerintah sejak pertengahan tahun 2019. Pencabutan fasilitas cukai itu mulai berlaku setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Nota Dinas (ND) salah satunya nomor ND-466/BC/2019 pada 17 Mei 2019.
“Dengan demikian, dengan enam tahun, dari 2019-2024 kita bisa menyelamatkan Rp 27 triliun cukai rokok kalau dihitung secara eksponensial di lima daerah tersebut,” ungkapnya.
Kemudian Wawan menambahkan, potensi cukai di tiap kawasan itu bisa hilang, jika pembebasan fasilitas cukai hasil tembakau tidak dihentikan. Sebab, lima KPBPB tersebut cenderung tidak memiliki kesamaan pembatasan soal kuota rokok.
“Ada yang berdasarkan prevalensi, jumlah wisatawan, mobilitas penduduk, bahkan ada beberapa tempat yang tidak jelas,” lanjutnya.
Imbasnya, pada tahun 2018, Pemerintah membebaskan cukai rokok sebesar Rp 942,1 miliar di lima kawasan tersebut dengan jumlah rokok mencapai 2,5 miliar batang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka konsumsi rata-rata rokok per orang bisa mencapai ratusan batang per hari.
“Kalau dihitung di Tanjung Pinang saja, kurang lebih per orang menghabiskan 345 barang per hari, termasuk bayi sudah dihitung oleh kita. Tidak masuk akal,” imbuhnya.
[MBN]
