Politisi PAN Tegaskan Tidak Tepat Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
BIMATA.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Felly Estelita Runtuwene menilai, keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 tidaklah tepat.
“Kalau mau bicara kenaikan iuran, tunggu kita stabil. Saat ini kita bicara ekonomi, tata kelola, tapi kita lupa urusan sosialnya seperti bagaimana dampak dari pandemi ini,” ungkapnya saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menko PMK, Kepala DJSN, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Kesehatan, Kamis (11/6/2020) malam.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia mengatakan banyak masyarakat yang kondisi ekonominya sulit saat Covid-19 ini merebak di Indonesia.
“DPR menolak kenaikan iuran BPJS. Ini legislatif diabaikan. Karena itu saya minta penghitungan aktuarianya seperti apa, biar kita lihat dulu. Jangan-jangan ini asal-asalan juga kenaikannya,” tegasnya.
Politisi Fraksi PAN ini berharap putusan MA dilaksanakan oleh pemerintah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah malah mengabaikannya.
“Makanya mohon maaf, seakan-akan kita dikerjain semua sama pemerintah. Ada sebuah lembaga institusi demokrasi di Indonesia yang dilangkahi oleh pemerintah. Coba lihat itu MAkan adalah suatu lembaga yang disebut dengan yudikatif. Keputusannya diabaikan oleh pemerintah,” ucapnya keheranan.
DPR(DOT)GO(DOT)ID
