BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai protes dari masyarakat. Partai politik (parpol) pun perlahan demi perlahan mulai menarik diri dari dukungan terhadap RUU HIP. Hal ini justru telah menimbulkan beberapa spekulasi.
Pertama, RUU HIP merupakan usulan dari DPR RI dengan inisiator utama adalah PDIP, yang merupakan pimpinan koalisi pendukung Pemerintah. Namun, melihat polemik yang ada sekarang, justru memberikan kesan bahwa tidak ada kekompakkan di dalam mitra koalisi, sehingga PDIP menjadi sasaran utama atas reaksi publik.
Kedua, tindakan mencari aman yang dilakukan parpol mitra koalisi PDIP hanya sebatas kepentingan politis, karena ketakutan dicap aneh oleh publik. Apalagi, dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak, sehingga muncul kekhawatiran yang berdampak luas terhadap kandidat yang didukung atau diusung.
Terakhir, ketidakmampuan partai penguasa untuk mempertahankan argumentasi meloloskan RUU HIP, terutama menjaga kekompakan terhadap mitra koalisi yang berimbas wacana penarikan diri, menunjukkan kekuasaan parpol pemenang Pemilu dua periode tersebut mulai meluntur.
“Saya kira ini bisa menjadi catatan penting ke depan, perlunya kesinambungan dalam hal terkait kepentingan publik, dengan mendengar berbagai masukan, karena pencabutan sebuah RUU dari agenda Prolegnas yang sudah ditentukan khusus, akan berdampak buruk terhadap kinerja DPR secara keseluruhan,” kata Jajat, kepada redaksi bimata.id di Jakarta, Kamis (25/6/2020).
[MBN]
