BIMATA.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman, sebelum menjadikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), sebaiknya DPR bisa lebih terbuka dan mau menyerap aspirasi masyarakat terutama atas munculnya penolakan dari sejumlah tokoh agama.
Pasalnya, munculnya kekhawatiran adanya berbagai penyimpangan dari RUU HIP ini merupakan alasan yang cukup logis apalagi dikaitkan dengan isu masa kelam PKI.
“Ini penting untuk dipahami semua pihak apalagi membahas tentang sesuatu yang sakral yaitu Pancasila, jangan sampai ketidaksepahaman ini dibiarkan meluas sehingga menimbulkan konflik horizontal, saya kira akan lebih tepat jika DPR membuka ruang secara terbuka untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat ini sehingga bisa melahirkan solusi untuk kebaikan bersama” tutur Jajat.
Jajat menambahkan, salah satu hal pokok yang menarik dari bahasan ini justru tidak adanya kecocokan dengan kondisi saat ini, apakah ada sesuatu yang urgent sehingga diperlukan uu haluan ideologi pancasila, sementara kondisi negara dan rakyat hingga saat ini baik-baik saja dan tetap bersatu meskipun dalam perbedaan, jika tetap memaksakan justru malah terlihat aneh bahkan yang ditimbulkan munculnya kecurigaan jika RUU ini adalah pesanan kelompok tertentu yang ingin melegitimasi kedudukannya supaya mempunyai power lebih agar bisa mengontrol seluruh lembaga negara.
“Negara tidak perlu sampai mengatur sejauh mana rasa pancasilais rakyat Indonesia apalagi harus diukur dengan dengan tingkat ketakwaan warga negaranya, tentunya ini sangat berlebihan, selain itu bilamana RUU ini dijadikan UU selain akan mendegradasi nilai-nilai luhur pancasila dikhawatirkan akan menjadi alat politik baru bagi penguasa untuk menyingkirkan lawan politiknya dengan isu tidak pancasilais tentunya ini sangat berbahaya dan akan memicu kesewenang-wenangan” tutup Jajat.
RLS/USMAN
