BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kepada Ketua Umum Anis Matta.
Hal itu disampaikan Yasonna dalam pertemuan yang digelar secara virtual melalui zoom, Selasa (2/6/2020).
“Dengan ini secara resmi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyerahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengesahan badan hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia,” kata Yasonna, dikutip dari nasional[dot]tempo[dot]co.
Acara serah terima tersebut dilakukan menyusul setelah ditandatanganinya SK bernomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 itu oleh Menkumham RI pada 19 Mei 2020.
Proses penyerahan SK itu disaksikan oleh Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Cahyo R Muhzar dan sejumlah pimpinan Partai Gelora Indonesia seperti Ketua Umum Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 Provinsi.
Sebelumnya, Partai Gelora Indonesia sudah mendaftarkan diri sebagai partai politik (parpol) ke Kemenkumham RI pada 31 Maret 2020. Selain pusat, turut didaftarkan kepengurusan di 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Provinsi, 484 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kota atau Kabupaten, dan 4.394 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan.
Setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual secara virtual melalui aplikasi zoom selama 45 hari, Kemenkumham RI menyatakan partai yang didirikan pada 28 Oktober 2019 itu memenuhi persyaratan sebagai parpol berbadan hukum.
“Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Partai Gelora memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan sebagai badan hukum partai politik,” ucap Yasonna.
Yasonna berharap Partai Gelora Indonesia mampu menjadi parpol yang senantiasa memperjuangkan kepentingan bangsa serta mampu mengambil peran sebagai agen persatuan dan persaudaraan.
“Saya melihat militansi dari kader-kader Partai Gelora dalam hal ini. Dan ini merupakan modal besar Partai Gelora dalam mengarungi gelombang kehidupan demokrasi di Indonesia,” imbuh Yasonna.
[MBN]
