BIMATA.ID, Jakarta – Pada tahun ini, Pemerintah RI menyiapkan anggaran dana untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI sebesar Rp 152,15 triliun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 23 Tahun 2020. Anggaran ini diberikan dalam rangka melaksanakan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Diketahui, Pemerintah memiliki utang ke Kementerian BUMN RI yang mencapai angka Rp 108,48 triliun. Sekarang, utang tersebut ditagih lantaran bisnis Kementerian BUMN RI sedang merosot akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Anggaran dana yang disiapkan Pemerintah untuk Kementerian BUMN RI menimbulkan polemik di sejumlah kalangan. Ada pihak yang mengatakan bahwa anggaran dana tersebut tercium berbau nuansa politik.
Menanggapi isu yang beredar, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga meminta pihak yang melontarkan kritik untuk menunjukkan bukti tudingannya.
“Saya selalu tanya kepada pengkritik, perusahaan mana yang ada politiknya, tunjukkan! Kalau cuma gelondongan itu pengamat politik, kalau pengamat ekonomi detail. Nanti kita jawab kenapa diberikan,” ujarnya dalam wawancara di IDX Channel, dikutip dari finance[dot]detik[dot]com, Selasa (9/6/2020).
Arya menilai, isu yang beredar terlihat aneh seperti titipan atau pesanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Menteri BUMN RI Erick Thohir.
Menurut Arya, pembayaran utang Pemerintah ke Kementerian BUMN RI merupakan hal yang wajar, ketika perusahaan membutuhkan cashflow lalu menagih piutangnya.
“Bayangkan piutang saja diributkan, kan piutang itu hak, masa itu diributin. Masa kita punya piutang nggak boleh nagih, kan kacau, berarti kan nggak ngerti,” tuturnya.
[MBN]
