BIMATA.ID, Solok – Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok mengajukan penambahan anggaran guna menjalankan beberapa program dan keputusan yang berubah seiring penyesuaian dengan protokoler kesehatan.
“Kami sudah mengajukan penambahan sebesar Rp 1,3 miliar untuk Pilkada 2020 ini, karena ada beberapa sektor yang harus dilakukan penambahan anggaran terutama untuk menjalankan prosedur sesuai protokol kesehatan,” ucap Ketua KPU Kota Solok, Asraf Danil, Senin (15/6/2020).
Asraf menuturkan, sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Solok telah menyetujui anggaran Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 9,2 miliar. Namun karena ada pandemi Covid-19, maka ada penambahan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar. Saat ini, KPU Kota Solok sedang dalam pembicaraan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Solok.
Hal paling diperhatikan dalam kondisi pandemi Covid-19, yakni kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan, karena sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang harus sesuai dengan protokol kesehatan.
Selain itu, konsep sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 juga berbeda. Agenda tatap muka mungkin tidak terlalu banyak, sehingga jenis sosialisasi yang dilakukan sangat perlu efektivitas.
“Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat se-Indonesia kreatif di masa pandemi dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Kita akan menggunakan teknologi informasi dalam bersosialisasi,” tuturnya.
Dengan begitu, KPU Kota Solok akan memaksimalkan media sosial sebagai penyebar informasi dan menyiapkan kendaraan khusus yang disebut dengan mobil demokrasi. Nantinya, mobil demokrasi akan berkeliling menyampaikan informasi terkait Pilkada Serentak 2020 kepada masyarakat.
Sumber: padek[dot]jawapos[dot]com
[MBN]
