BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus bertanggung jawab atas semua kegaduhan yang ditimbulkan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Pasalnya, terlepas dari pro dan kontra isi RUU HIP yang terjadi sekarang, terlihat ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menikmati suasana kegaduhan tersebut. Padahal semestinya, ada hal-hal yang harus diprioritaskan di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19).
“Tidak adanya kegentingan yang memaksa atau tidak adanya relevansi dengan kondisi saat ini. Bisa dikatakan, pembahasan RUU HIP merupakan tindakan yang mubazir, sehingga menimbulkan dugaan atas desakan satu kelompok tertentu yang bisa menjadi agenda prioritas,” kata Jajat kepada redaksi bimata.id, Kamis (18/6/2020).
Jajat mengungkapkan, secara politis mungkin sah-sah saja bila partai politik (parpol) berharap lebih melihat reaksi publik yang begitu besar. Kendati demikian, jika menilik sumber yang ada di media, RUU HIP adalah usulan dari DPR RI.
Dalam usulan tersebut, menyimak catatan pandangan dari masing-masing Fraksi, maka mayoritas parpol menyatakan setuju dengan beberapa catatan. Terkecuali, Fraksi Demokrat yang sudah menyatakan menolak dan menarik diri sejak awal hingga saat ini.
“Artinya, melihat reaksi dari beberapa parpol akhir-akhir ini, yang seolah-olah ingin menjadi corong dalam menyerap aspirasi publik, terlihat seperti hanya pemanfaatan kesempatan atas reaksi publik itu sendiri dan berharap akan dianggap sebagai parpol pro rakyat. Padahal, yang sifatnya draft RUU bukanlah akhir dari segalanya, mengingat masih akan menempuh pembahasan yang cukup panjang, sehingga berbagai perubahan dengan memasukan dan mempertimbangkan berbagai aspirasi dari masyarakat masih sangat mungkin dapat terjadi,” ungkap Jajat.
[MBN]
