BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo berbagi tips tambak udang. Potensi keuntungan bisnis udang sangat menjanjikan dan jauh lebih besar dibandingkan dengan berbisnis di sektor usaha lainnya.
Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo sangat pandai meramu formula untuk mengundang minat agar para pengusaha tertarik berbisnis tambak udang. Menteri yang juga pandai menjala ikan ini menjelaskan keuntungan yang lebih besar dan serapan tenaga kerja yang lebih banyak.
“Dalam usaha berkebun karet atau sawit, pelaku usaha hanya mendapat penghasilan sekira Rp 15 juta per hektar per tahun. Tapi bayangkan kalau kita berbisnis udang dengan intensifikasi padat tebar 200 ekor per meter persegi, penghasilan yang diraup bisa sampai Rp500 juta per tahun,” kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.(10/6/2020).
ujar dia, tidak hanya dari segi penghasilan, sektor budidaya juga bisa menyerap tenaga kerja seiring dengan berkembangnya usaha.
Sebagai contoh, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, dibutuhkan sekitar lima orang untuk melakukan budidaya seluas satu hektar.
“Jika satu hektar secara intensif mempekerjakan lima orang, maka akan banyak tenaga kerja yang terserap,” tegas Edhy.
Ia menegaskan komitmennya dalam memudahkan masyarakat, baik perizinan hingga akses permodalan. Saat ini pemerintah sudah memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga enam persen dengan agunan berupa usaha. Adapun anggaran program KUR yang disiapkan mencapai Rp 195 triliun.
Tak hanya itu, KKP juga memiliki skema lain bagi masyarakat yang ingin mengakses pemodalan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Skema tersebut melalui dana BLU-LPMUKP dengan bunga hanya tiga persen per tahun.
“Ini semua bisa diakses untuk kepentingan bisnis produktif. Apalagi usaha budidaya udang yang nyata menguntungkan dan bankable,” ujarnya.
Guna memenuhi target peningkatan produksi udang, KKP akan melakukan pengembangan model kawasan budidaya udang di berbagai daerah.
Tahun ini, KKP menargetkan lima lokasi pengembangan yakni di Aceh Timur, Sukabumi, Sukamara, Buol, dan Lampung Selatan.
KKP juga memastikan model ini bisa menjadi rujukan untuk direplikasi baik oleh investor, maupun kalangan masyarakat.
Sumber : antvklik
