BIMATA.ID, Jakarta- Pandemi Covid-19 memberi dampak dahsyat pada dunia, termasuk ke perekonomian Indonesia. Angka pengangguran naik tajam akibat banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, angka kemiskinan juga bertambah.
Namun demikian, pemerintah klaim kondisi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibanding negara lain.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa kondisi Indonesia masih lebih baik dari negara lain yang juga mengalami resesi.
“Saya pikir kalau dibandingkan negara-negara lain,” kata Luhut dalam Rapat Kerja di Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Luhut mengaku sudah berkali-kali berbicara tentang kondisi Indonesia di forum internasional seperti di World Bank. Dalam forum tersebut sebagai negara pasar berkembang (emerging market) Indonesia masih dianggap yang terbaik.
“Komentar dari World Bank kemarin, di antara emerging market itu Indonesia masih dianggap yang terbaik, baik makro maupun mikro, itu statement dari Ibu Victoria,” tutur Luhut.
Ini terjadi berkat Indonesia berhasil menjaga keseimbangan investasi dengan berbagai negara. Terutama dengan negara di Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan China. “Saya kira hubungan dengan tiga negara ini sangat baik. Kita harus memelihara balance power antara Timur Tengah, China dan Amerika Serikat” kata Luhut.
Namun demikian, kondisi Indonesia tetap menyedihkan di tengah pandemi virus corona ini. Berikut penjelasan kondisi ekonomi Indonesia terkini:
Kemiskinan Bertambah 4 Juta Orang
Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia akan bertambah 10,63 persen, yakni dari 24,79 juta penduduk miskin menjadi 28,7 juta orang. Kondisi itu terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, setidaknya bakal ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan sosial. Pemerintah sendiri telah mengucurkan dana ratusan triliun untuk jaring pengaman.
“Tanpa intervensi, tingkat kemiskinan bisa mencapai 10,63 persen, naik 4 juta orang dari 24 juta menjadi 28 juta,” jelas Suharso ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (22/6).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2019 lalu, tingkat kemiskinan sebesar 9,22 persen atau sebanyak 24,79 juta orang. Setidaknya dengan upaya pemerintah selama masa pandemi dengan program-program perlindungan sosial diharapkan mampu menekan jumlah penduduk miskin baru menjadi sekitar 1,2 juta hingga 2,7 juta. “Dan mudah-mudahan secara rasio masih bisa satu digit,” jelas Suharso.
Suharso menjelaskan peningkatan angka kemiskinan tersebut dipicu terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat akibat virus corona. Masalah tersebut melahirkan banyak pengangguran baru juga penurunan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah angka kemiskinan.
Selain itu, perkiraan tersebut juga dibuat dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang berada di kisaran -0,4 persen hingga 1 persen.
Menurut Suharso, dengan berbagai program yang telah digelontorkan pemerintah, tingkat kemiskinan hingga akhir tahun diproyeksi berada di kisaran 9,7 persen hingga 10,2 persen atau jumlah penduduk miskin akan mencapai 26,2 juta hingga 27,5 juta orang.
Pengangguran Tembus 12 Juta
Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan akibat dampak wabah pandemi virus corona. Bahkan pada 2021 jumlahnya akan semakin tinggi jika pemerintah tidak menangani dengan serius.
Dia menjelaskan, jika tekanan ekonomi terus berlanjut sepanjang tahun ini dan terus terjadi hingga 2021, maka jumlah pengangguran pada tahun itu bisa kembali menyentuh double digit. Kondisi ini menjadi buruk di tengah upaya pemerintah yang berusaha menekan angka pengangguran.
“Dikhawatirkan pada 2021 pengangguran sampai 10,7 sampai dengan 12,7 juta,” kata dia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (22/6).
Menurutnya, angka tersebut jauh lebih tinggi dari catatan pengangguran dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2020 yang sudah mencapai 6,88 juta orang. Namun, jika keadaan ini belum membaik sampai akhir tahun juga di 2021 akan ada penambahan pengangguran sebanyak 4-5,5 juta orang.
Adapun sektor yang diperkirakan akan banyak mengalami kehilangan pekerja akibat dampak wabah Covid-19 yakni sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan dan akomodasi, serta makanan dan minuman.
Kendati demikian, dia memperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2020 akan mencapai 8,1-9,2 persen atau jauh di atas dari realisasi 2019 yang mencapai 5,28 persen. Sedangkan pada 2021 diperkirakan mencapai 7,7 hingga 9,1 persen.
“Jadi kita berharap bisa dikembalikan (jumlah pengangguran dan TPT) setidak-tidaknya mendekati sebelum pandemi,” ungkap Suharso.
Daya Beli Masyarakat Turun Rp362 Triliun
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, daya beli masyarakat hilang sebesar Rp362 triliun akibat adanya pandemi Covid-19. Menurutnya kondisi itu memberikan efek kejut luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Menurutnya, penurunan daya beli sudah terlihat sejak wabah atau virus ini masuk di Indonesia atau pada Maret 2020. Kebijakan ini membuat daya beli masyarakat turun sehingga perekonomian di kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97 persen.
“Jadi bahwa pandemi ini akibatkan dari tanggal 30 Maret – 6 Juni, kurang lebih 10 minggu hitungan kami hilang jam kerja luar biasa, ini juga menghilangkan daya beli Rp362 triliun,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Suharso mengatakan hilangnya daya beli ini juga terjadi akibat tidak adanya perputaran ekonomi antara penjual dan pembeli di lapangan. Kondisi tersebut juga berakibat fatal terhadap penghasilan sektor UMKM yang turun secara drastis selama pandemi.
Tak hanya itu pembatasan sosial juga mengakibatkan tingkat produksi pabrik-pabrik industri manufaktur turun drastis. Di mana saat ini, tercatat tingkat utilisasi manufaktur hanya tinggal 30 persen. Kondisi itu, membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung terutama daya beli masyarakat, agar UMKm dan sektor manufaktur bisa kembali berjalan.
“Kita tentu enggak akan biarkan kontraksi ini sepanjang tahun, makanya banyak hal yang kita lakukan. Pemerintah melalui Sosial Safety Net (SSN) berikan bantuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kontraksi ekonomi di triwulan II bisa dijaga. Ini adalah pekerjaan rumah kita dalam rangka pemulihan ekonomi tahun 2021,” jelasnya.
(FID)
Merdeka.com
