BIMATA.ID, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai, sejumlah potensi pelanggaran baru yang akan muncul pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengungkapkan, salah satunya terkait pembagian masker oleh tim sukses di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS), apalagi masker yang berlogo pasangan calon (Paslon) dan bisa saja diselipkan uang (politik uang).
“Ini kerawanan jenis baru yang tercipta. Ini bisa saja terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya,” ungkapnya, dikutip dari idntimes[dot]com, Selasa (23/6/2020).
Afifuddin menambahkan, beberapa catatan dari segi pengawasan yang mungkin akan dilakukan oleh Bawaslu adalah terkait pemilih yang tidak mau datang ke TPS karena takut tertular Covid-19.
“Itu mungkin saja terjadi. Ini harus kita antisipasi,” tambahnya.
Kemudian Afifuddin menuturkan, dalam ranah tahapan kampanye, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih harus banyak beradaptasi. Sebab, protokol kesehatan jelas melarang untuk melakukan kampanye pertemuan yang menghadirkan banyak orang. Maka, hampir pasti pertemuan yang sifatnya sangat masif butuh prasyarat, bahkan mungkin bisa jadi tidak dilakukan.
“Ini menjadi perhatian kita semua. Intinya masalah ini adalah masalah kita bersama. Tidak mungkin hanya beban penyelanggara dan juga peserta pemilu saja,” tuturnya.
Afifuddin menekankan, adaptasi dalam masa darurat Covid-19 harus dipahami oleh semua pihak. Sosialisasi harus lebih diperbanyak melalui konten di media sosial, agar pemilih juga bersemangat datang untuk memilih.
“Bagaimanapun ini menjadi penting, karena situasinya tidak mungkin dilakukan lewat pertemuan fisik,” tandasnya.
Afif menyampaikan, semua draf peraturan Bawaslu sudah disiapkan sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan yang akan mengiringi Peraturan KPU (PKPU).
“Dalam konteks situasi saat ini, pilihannya tidak ada kata lain kecuali kita harus bersiap beradaptasi,” tutupnya.
[MBN]
