Andre Rosiade : Mempertanyakan Kritik Adian Yang Dilontarkan ke Menteri BUMN
BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mempertanyakan kritik yang dilontarkan. Adian Napitupulu terhadap Menteri BUMN, Erick Thohir terkait utang BUMN. Andre menduga kritikan Adian memiliki agenda tertentu. Hal ini lantaran muncul rumor nama-nama yang diusulkan Adian untuk duduk di kursi Komisaris BUMN belum diakomodir Erick Thohir.
“Di Komisi VI, kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah,” ungkap Andre, Minggu (14/6/2020).
Melalui sebuah tulisan opini, Adian mengkritik utang BUMN yang lebih besar dari utang Malaysia. Adian juga menyentil mengenai dana talangan kepada sejumlah BUMN serta BUMN yang banyak diisi pensiunan.
Andre menyebut substansi kritikan Adian ke Erick Thohir salah alamat.
“Tidak tepat membandingkan Utang BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan Utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun,” kata Andre.
perbandingan utang BUMN dengan utang Malaysia. tidak apple to apple. Dikatakan, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap PDB. “Lagipula kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi diperiode 2016-2018 bukan era sekarang,” kata mantan Presiden Mahasiswa Trisakti ini.
Andre juga meluruskan mengenai alokasi dana pemerintah sebesar Rp 152 triliun. Dikatakan, tidak seluruh anggaran tersebut dalam bentuk dana talangan. Alokasi dana pemerintah ke BUMN berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PP 23/2020 terdiri atas percepatan pembayaran utang pemerintah ke BUMN, penyertaan modal negara dan dana talangan.
“Dana talangan hanya sebesar 19,65 triliun dari 152 triliun atau sekitar 12% dari total dana yang dialokasikan. Porsi terbesar sebesar 75% justru digunakan untuk membayar utang pemerintah ke BUMN yang menjalankan penugasan PSO (Public Service Obligation) seperti PLN dan Pertamina, dan sisanya sebesar 15,5 Triiun dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara),” papar Andre.
Dana talangan yang dipersoalkan Adian sejatinya merupakan pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan lengkap dengan bunganya. “Dana talangan digunakan sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek terutama kepada BUMN-BUMN yang terdampak Covid 19 dan mengalami tekanan arus kas. Selain itu dana ini digelontorkan sebagai upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara,” katanya.
Selama delapan bulan kabinet Jokowi periode kedua ini bekerja, Menteri BUMN Erick Thohir termasuk menteri yang cukup menonjol kinerjanya. Untuk itu, Andre menduga ada agenda tertentu yang melatari Adian mengkritik Erick Thohir. Apalagi, Adian bertugas di Komisi I DPR.
“Sebagai Anggota Komisi VI, saya melihat Erick Thohir serius membenahi BUMN kita. Bung Adian ini kan bertugas di Komisi I, dia tidak update dengan isu-isu di Komisi VI. Lebih baik Adian fokus pada masalah di Komisinya seperti isu soal Papua yang mencuat belakangan ini,” ungkap Andre.
Sumber : Beritasatu
