BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokasi (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, pembagian jatah Komisaris yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir, memunculkan beragam spekulasi.
Hal itu diduga sebagai bentuk upaya dalam memuluskan karir politik Erick. Sebab, nama Erick dalam beberapa waktu belakang ini sering disebut layak untuk menjadi kandidat calon Presiden (Capres) atau calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pemilu 2024.
“Meskipun tidak mempunyai afiliasi terhadap partai tertentu, namun posisinya sebagai Menteri BUMN bisa dijadikan landasan politis untuk menarik minat Parpol dalam mengusung dirinya maju pada Pilpres 2024 yang akan datang. Apalagi, jika dilihat orang-orang yang mengisi jabatan Komisaris BUMN banyak diisi dari berbagai unsur, antara lain Parpol pendukung, relawan, serta tak ketinggalan TNI-Polri,” tegas Jajat kepada redaksi bimata.id, Jumat (26/6/2020).
Kemudian Jajat menilai, menduduki jabatan strategis di Kementeri BUMN tidak hanya dihadapkan dengan sekelumit permasalahan terkait perusahaan BUMN. Namun, penempatan orang-orang tertentu untuk menduduki jabatan di perusahaan BUMN yang syarat akan kepentingan politis, sehingga wajar jika kemudian muncul berbagai spekulasi tentang karir politik.
“Selama tidak ada pelanggara hukum, tentunya pembagian jatah Komisaris di perusahaan BUMN sah-sah saja. Akan tetapi, jika memiliki track record dalam perjalan politiknya, apa yang menjadi wacana hari ini tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi. Saya kira, karena meskipun saat ini tidak ada ungkapan secara langsung berniat maju Capres, toh tidak ada yang tahu bagaimana situasi politik ke depan, seperti ketika menjabat sebagai Ketua tim pemenangan Jokowi, yang diawal menolak jadi Menteri, tetapi nyatanya tetap jadi Menteri juga kan,” tutup Jajat.
[MBN]
