BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Partai Demokrat ingin membangun koalisi di daerah dengan Partai Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
“Kalau itu kebaikan, bisa kita bangun koalisi di daerah,” katanya, dalam pertemuan dengan pengurus DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, dikutip dari liputan6[dot]com, Kamis malam (25/6/2020).
Sementara, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyambut baik niat AHY untuk membangun koalisi di Pilkada Serentak 2020.
Airlangga menyampaikan, dalam Pilkada 9 Desember 2020 nanti, akan ada 33 pasangan yang diusung bersama dengan Partai Demokrat.
“Dalam Pilkada 2020, ada 33 pasangan Partai Golkar dengan Partai Demokrat, dan ada potensi 31 daerah lainnya,” ucapnya.
Namun, Airlangga tidak merinci siapa dan di mana saja pasangan calon yang diusung bersama Partai Demokrat.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Airlangga dan AHY juga membahas perihal kerja sama di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Menurut Airlangga, dalam masa multipartai seperti saat ini, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga banyak yang berasal dari partai. Sehingga dukungan dari partai politik, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan juga dibutuhkan.
“Jadi (pertemuan) ini adalah pengalaman-pengalaman kerja sama antarpartai di dalam menata politik dan kehidupan berbangsa,” tuturnya.
Diketahui, AHY datang dengan didampingi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhi Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky Harsa, dan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Renville Antonio.
Kedatangan AHY disambut oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin, Meutya Hafid, dan Erwin Aksa di halaman Gedung DPP Partai Golkar.
Usai penyambutan singkat, mereka langsung masuk menuju ruang pertemuan di lantai 3 dan pertemuan masih berlangsung secara tertutup hingga pukul 20.30 WIB.
Selain membahas Pilkada Serentak 2020, sejumlah isu lain juga dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya terkait kebangkitan perekonomian pasca pandemi virus corona Covid-19 dan terkait rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas di DPR RI.
[MBN]