Bimata

Syarif Minta Pemprov DKI Tunda Pembukaan Sarana Pendidikan

BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif meminta Pemerintah Provinsi menunda pembukaan sarana pendidikan, khususnya sekolah sampai pandemi corona dapat dikendalikan.

Dari informasi yang diterima Syarif, Pemprov DKI berencana membuka sekolah secara bertahap pada Juli mendatang.

“Kalau sekolah saya tidak mau kompromi. Jangan dibuka sebelum kasus corona steril,” kata politikus dari Fraksi Gerindra itu.

Syarif menyarankan pemerintah tidak gegabah dalam membuka fasilitas pendidikan. Menurut dia, lebih baik pemerintah membuka sekolah awal tahun depan untuk mencegah terbentuknya klaster baru penyebaran Covid-19. “Sebab bakal sulit mengatur protokol kesehatan di sekolah,” tutur dia.

Ia menyatakan sekolah akan mengembangkan sistem shift atau jadwal sekolah untuk para siswa. Jadi, sebagian murid bakal belajar secara tatap muka selama sepekan dan sebagian lagi menjalani belajar online dari rumah.

“Konsepnya seperti itu yang sudah disiapkan. Sepekan di rumah, sepekan di sekolah dengan sistem shift,” kata Syarif.

Meski diterapkan kebijakan pembagian jadwal akan sulit untuk mencegah penularan virus di sekolah. Jika mau dipaksakan, kata dia, pemerintah hanya boleh menerapkan sistem itu untuk pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas.

“Kalau di bawahnya saya tidak mau kompromi. Akan saya tolak dengan tegas,” ujar Syarif.

Pemprov DKI harus mengkaji dengan baik rencana membuka sekolah. Sebab, pembukaan sekolah tidak terlalu berdampak untuk mengerek ekonomi yang sedang terpuruk ini.

“Saya mau pemerintah hitung saja berapa pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari pembukaan sekolah,” ucap Syarif. “Saya sudah datangi beberapa sekolah. Paling hanya tiga sampai beberapa penjual kantin sekolah yang terkena dampaknya.”

Siswa bisa diajak sepekan sekali mendatangi sekolah. Kehadiran siswa setiap pekan, kata dia, bisa menghilangkan kejenuhan siswa selama masa belajar di rumah.

“Saya sarankan lebih baik tahun depan baru mulai dibuka. Kalau memang mau dibuka kampus saja yang lebih dulu. Jangan sekolah yang nantinya sulit diatur protokol kesehatannya,” ucapnya.

 

 

(ZBP)

 

Exit mobile version