BIMATA.ID, JAKARTA- Perekonomian Bali akhir tahun 2020 nanti bisa minus 5-7 persen kalau sektor pariwisata tidak segera digerakkan
Komisi II DPRD Bali (yang antara lain membidangi perekonomian dan pariwisata) desak Pemprov Bali untuk mempercepat pelaksanaan new normal, dengan membuka kawasan pariwisata secara bertahap. Masalahnya, perekonomian Bali sudah semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, mengatakan Pemprov Bali bisa membuka kawasan pariwisata secara bertahap. Misalnya, untuk Kabupaten Badung, bisa dibuka dulu kawasan wisata Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan. Menurut Kresna Budi, dibukanya kawasan Nusa Dua ini bisa mengangkat denyut pariwisata Bali, bahkan nasional.
“Di samping sebagai kawasan yang memiliki topografi bagus untuk penerapan protokoler kesehatan cegah Covid-19, Nusa Dua juga merupakan kawasan premium yang bisa mengangkat denyut pariwisata Bali. Bahkan, pariwisata nasional bisa bangkit dari Nusa Dua,” ujar Kresna Budi seusai kunjungan kerja Komisi II DPRD Bali terkait pemulihan pariwisata di tengah pandemi Covid-19 ke Dinas Pariwisata Buleleng dan Dinas Pariwisata Gianyar, Kamis (18/6).
Kresna Budi menyebutkan, Komisi II Dewan dikoordinasikan Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, telah melakukan survei dan pertemuan dengan stakeholder di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar. Secara fisik, Buleleng dan Gianyar juga siap menyambut new normal.
“Sudah kita bahas dengan Dinas Pariwisata Buleleng, new normal secara bertahap. Tentunya dengan protokoler kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Maka, tidak masalah kalau kita memulai new normal pariwisata di beberapa tempat dulu. Kalau tidak, saya khawatir rakyat yang mengandalkan sektor jasa seperti pariwisata akan kesulitan ekonomi,” tegas politisi Golkar asal Desa Liligundi, Kecamatan Buleleng ini.
Kresna Budi mencontohkan produk pertanian yang melimpah saat ini, namun tidak terserap. Petani sayur di kawasan sejuk Kecamatan Baturiti (Tabanan) dan Kintamani (Bangli) kini megap-megap, karena hasil produksi pertanian mereka tidak terserap.
“Kita harus lalui pandemi Covid-19 ini dengan segala risiko. Pariwisata harus dibuka secara bertahap, dengan protokol kesehatan yang ketat dan hidup dalam tatanan normal,” ujar politisi-petani anggur yang juga Plt Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.
Selain Buleleng, kata Kresna Budi, Pemkab Gianyar juga sudah siap dengan kondisi new normal. Kresna Budi mengaku bertemu sejumlah praktisi pariwisata di Gianyar. Konon, mereka tidak ada masalah kalau pariwisata buka normal. “Yang mereka takutkan itu, rata-rata ya perekonomian tidak akan bisa pulih kalau bertahan dalam kondisi sekarang,” tandas Kresna Budi, yang sudah dua kali periode duduk di Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Buleleng.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry yang memimpin langsung kunjungan kerja Komisi II ke Dinas Pariwisata Buleleng dan Dinas Pariwisata Gianyar, Kamis kemarin, mengatakan pandemi Covid-19 merupakan keniscayaan. Menurut Sugawa Korry, sekarang tidak bisa dipertentangkan lagi antara mau sehat atau buka aktivitas ekonomi? “Kita bersama sepakat bahwa harus beradaptasi de-ngan pandemi Covid-19 ini. Artinya kita sehat, ekonomi juga digerakkan,” tegas Sugawa Korry.
Sugawa Korry membeberkan, pertumbuhan ekonomi Bali saat ini kisaran 1,14 persen. Diperkirakan, dalam tri wulan berikutnya kondisi masih akan sama. Kondisi seperti ini harus segera diatasi. Kalau dibiarkan, akan berdampak tidak baik terhadap yang lainnya.
“Ada ikutan lainnya (akibat terpuruknya ekonomi, Red), seperti menimbulkan masalah sosial, politik, dan keamanan. Itulah kenapa kami di DPRD Bali mendorong pemerintah menyiapkan sektor pariwisata untuk bergerak lagi,” tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Dikonfirmasi NusaBali terpisah, Kamis kemarin, anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDIP, AA Ngurah Adi Ardhana, mengatakan perekonomian Bali sampai akhir tahun 2020 nanti bisa minus 5-7 persen kalau sektor pariwisata tidak segera digerakkan. Adi Ardhana mengingatkan, perekonomian masyarakat Bali selama ini mengandalkan pariwisata. “Sekarang sudah 85 persen kondisinya mati suri. Maka, harus kita gerakkan ekonomi kita,” ujar Adi Ardhana.
Bagaimana caranya menggerakkan roda perekonomian di tengah hantu Covid-19? “Ya, kita minta kerja sama dan kesadaran masyarakat, supaya membantu pemerintah mematuhi protokoler kesehatan cegah Covid-19,” tandas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar ini.
Adi Ardhana kemudian mencontohkan Kota Denpasar. Ada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Denpasar, tapi masyarakat kurang disiplin. Akibatnya, kasus transmisi lokal (penularan Covid-19 di daerah) semakin tinggi. Lebih menyedihkan lagi, kasus penularannya justru terjadi di pasar.
“Kalau kita tidak patuh dan disiplin seperti jaga jarak, pakai masker, maka habis kita. Korban akan semakin banyak, sementara anggaran pemerintah kian menipis dalam menangani Covid-19 ini, dan perekonomian nggak bisa digerakkan. Untung kita masih dapat anggaran pusat,” papar Adi Ardhana.
“Katanya nggak mau kelaparan. Yuk, disiplin dengan protokoler kesehatan. Saya yakin kita semua bisa melalui pandemi Covid-19 ini dengan aman, kalau mau bekerja sama. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita harus disiplin untuk keselamatan diri dan orang lain,” lanjut politisi-praktisi pariwisata yang sudah dua kali periode duduk di Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Denpasar ini.
