BIMATA.ID, JAKARTA- Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo meminta masyarakat tidak menggunakan istilah pesta demokrasi untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2020. Dia ingin menganggap hajatan 9 Desember mendatang itu sekadar pemilihan kepala daerah (pilkada).
Itu disampaikan Rudy setelah melihat ada pergerakan berlebihan menjelang pilkada. Selain masyarakat, dia juga meminta politisi dan bakal calon wali kota maupun wakil wali kota untuk tidak bertindak berlebihan.
“Biasa saja. Jangan bilang pesta demokrasi, tapi sebut saja pemilihan kepala daerah. Jangan berlebihan, biasa saja. Karena situasinya sekarang sedang tidak kondusif. Adanya Covid-19 ini kita buat benar-benar sebagai instropeksi, bukan pesta,” katanya, kemarin.
Proses pilkada, lanjut Rudy, diharapkan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Politisi diimbau menjalankan seluruh tahapan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Dia mencontohkan proses kampanye menggunakan media massa.
“Saya nanti juga begitu. Guraklih biasanya mendatangi calon pemilih, sekarang cukup pesan singkat. Mengingatkan untuk memilih cukup lewat pesan singkat saja. Kebiasaan mengumpulkan massa juga dihindari,” jelas dia yang disampaikan langsung ke tim radarsolo.jawapos.com.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta Nurul Sutarti mengatakan, seluruh tahapan pemilu kali ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Terkait polemik anggaran pilkada, dia mengaku telah berkoordinasi dengan pemkot.
“Hasil rapat menyebutkan jika keuangan daerah tidak akan bisa menambah lagi anggaran pilkada. Untuk itu, kami akan laporkan hasil pertemuan ini ke KPU Pusat, sedangkan pemkot akan melaporkan ke Kemendagri,” pungkas dia.
