BIMATA.ID, JAKARTA- Presiden Direktur Borneo Law Firm (BLF) Muhamad Pazri SH MH angkat bicara terkait penanganan dan Bantuan Sosial (Bansos) terdampak Virus Corona (Covid-19) di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pazri menyarankan kepada pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 harus mencari pakar, tidak bisa pemerintah bergerak sendiri.
Menurutnya, harus bersinergi dengan para pakar, seperti pakar sosiologi atau psikolog.
Dia beranggapan pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang penerapannya tiga kali di Kota Banjarmasin tindak lanjutnya adalah nol persen.
Kalau hanya memasang umbul-umbul, baliho atau spanduk. itu hanya sebatas himbauan, sebutnya”.
“Himbauan tersebut hasilnya nol persen. Seharusnya pemerintah ada tim khusus yang memberikan edukasi- edukasi kepada masyarakat,”cetusnya, Selasa (16/06/20).
Disisi lain, pemerintah juga harus menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, Seperti kita ketahui, sambung Pazri, masyarakat Banjarmasin tunduk dengan para ulama.
Hal tersebut harus dilakukan, jangan hanya sebatas melalui media sosial (medsos) melakukan edukasi.
Tentunya, harapan masyarakat adalah pemimpin harus tegas dengan mengeluarkan ide atau gagasan dan terobosan baru.
“Penanganan Covid-19 ini, jangan sampai pemerintah menggunakan anggaran tidak ada manfaatnya,” tegas Advokat BLM itu kepada kalselpos.com.
Pazri selain berprofesi sebagai pengacara juga sebagai pengamat hukum itu menyampaikan penanganan pandemi Virus Corona ini harus satu visi antara kabupaten dan kota dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Seperti kita ketahui bersama ketika pelaksanaan PSBB Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Batola seharusnya satu komando yang dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bahkan Presiden BLM itu, juga menyinggung dalam hal Bantuan Sosial (Bansos) untuk yang terdampak Covid-19. Ia menyarankan jangan sampai bantuan terdampak Covid-19 dimanfaatkan menjadi ajang Politisi yang dikemas berupa bantuan yang tujuannya untuk Pilkada.
Tentu yang menjadi korban adalah masyarakat, “Artinya bantuan dalam bentuk apapun jangan terkesan personal branding yang dikemas tujuannya untuk Pilkada,”tegas Pazri dengan suara lantang saat ditemui kalselpos.com dikantor Advokat (BLM) jalan H Hasan Basry No 7, Banjarmasin.
