BIMATA.ID, JAKARTA- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih terus ‘menekan pedal gas’ dalam upaya mengefisiensikan perusahaan-perusahaan pelat merah. Mulai dari mengurangi jumlah perusahaan hingga mengganti jajaran komisaris dan direksi perusahaan BUMN dengan sosok yang dinilai cocok mengisi posisi tersebut.
Beberapa perombakan dilakukan mulai dari BUMN kelas kakap hingga perusahaan BUMN kelas menengah. Bahkan dia menegaskan akan memangkas jumlah BUMN dari sekitar 142 menjadi 70-80 BUMN.
Sejak dilantik menjadi menteri pada 23 Oktober 2019, Erick punya gambaran besar untuk melakukan evaluasi direksi BUMN secara keseluruhan.
Meski tak secara langsung namun dia menyuratkan akan ada perombakan direksi perusahaan BUMN, Erick menegaskan peluang tersebut tetap memperhatikan prinsip profesionalisme.
“Sebagai info, dari 142 BUMN sekarang kita bisa tinggal 107, sudah signifikan dan terus kita turunkan. Akan jadi 80-70 ke depannya. Ini tahap 1 sudah dilaksanakan, berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasi. Sudah kita turunkan dari 27 jadi 12, jadi masing masing Wamen [wakil menteri] pegang 6 klaster,” kata Erick dalam paparannya kepada Komisi VI DPR RI, Selasa (9/6/2020).
Khusus untuk perombakan susunan pengurus BUMN, Erick memilih orang-orang yang dinilai memiliki kualifikasi dan mampu bekerja sama dengannya.
Sosok yang ditunjuknya ini memiliki background beragam, mulai dari jenderal TNI dan Polri, auditor, petinggi Badan Intelijen Negara (BIN), eks Komisi Pemberantasan Korupsi hingga politisi.
Para profesional dan pejabat tinggi ini ditempatkan oleh Erick baik di Kementerian BUMN maupun menjadi komisaris di perusahaan BUMN.
Pada Februari 2020, sosok yang ditunjuk Erick untuk membantunya di kementerian yakni Carlo Brix Tewu. Dia adalah petinggi polisi aktif yang ditarik memperkuat Kementerian BUMN. Inspektor Jenderal (Irjen) Carlo sebelumnya bertugas di Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenkopolhukam.
Carlo didapuk untuk menjadi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, yang tugasnya untuk memetakan permasalahan yang ada di BUMN secara hukum baik dengan eksternal BUMN maupun antar-BUMN. Baru-baru ini dia juga ditunjuk menjadi komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, 10 Juni lalu.
“Tugas [Carlo] bagaimana supaya perusahaan BUMN yang punya dispute antar-BUMN sendiri, ada 20an BUMN antar dia sendiri, saling adukan,” ujar Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Kemudian sosok lainnya yang dinilai unik adalah Nawal Nely yang ditempatkan sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. Sebelumnya dia menjabat sebagai partner di Ernst & Young (EY).
Erick juga mengajak bergabung pejabat dari Kejaksaan Agung, yakni Warih Sadono menjadi Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis. Sebelumnya Warih merupakan Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.
Dia juga pernah menjadi Direktur Penuntutan KPK pada 2011, Plt Direktur Penyidikan dan merangkap sebagai Direktur Penuntutan KPK pada 2012, dan Deputi Penindakan KPK sekaligus merangkap sebagai Deputi Penyidikan KPK pada periode 2012 hingga 2015.
Eks KPK lainnya yang juga mengisi posisi penting di BUMN adalah Chandra Hamzah, mantan Komisioner KPK, sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Chandra menggantikan Asmawi Syam yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BTN melalui hasil RUPST pada 17 Mei 2019.
Begitu juga di PT PLN (Persero), Erick juga menempatkan Amien Sunaryadi yang merupakan merupakan wakil ketua KPK periode 2003-2007.
Sementara itu, di BUMN dia menempatkan beberapa pejabat baik TNI maupun polisi. Seperti pada PT Pelindo I (Persero), Erick menempatkan Achmad Djamaluddin sebagai komisaris.
Achmad merupakan merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) dan masih aktif di jabatannya ini.
Sosok lainnya adalah Irjen Polisi Arman Depari. Arman saat ini lebih akrab dikenal sebagai Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Tak hanya itu, di Bukit Asam, Erick menempatkan dua jenderal aktif TNI dan Polri diberikan posisi komisaris.
Pertama, adalah Marsekal Madya (Marsda) Andi Pahril Pawi yang saat ini tercatat sebagai jenderal bintang dua di TNI AU yang sebelumnya menjabat Pejabat Tinggi Mabes TNI AU dan sebelumnya juga diamanahi jabatan Staf Ahli Bidang Hankam BIN (Badan Intelijen Negara).
Marsda Andi Pahril Pawi juga pernah bertugas sebagai Kepala Biro Pengamanan, Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden, dikutip dari data resmi Kementerian Pertahanan.
Dari politisi, Erick menempatkan politikus PDIP Arif Budimanta. Arif, yang baru saja ditunjuk sebagai komisaris Bank Mandiri, diketahui juga menjabat sebagai staf khusus presiden bidang ekonomi.
Selain Arif, sejumlah politisi juga menjabat sebagai komisaris di bank-bank pelat merah. Mereka antara lain Pataniari Siahaan (PDIP) di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan Dwi Ria Latifa (PDIP) serta Zulnahar Usman (Hanura) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Erick menunjuk Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dalam RUPST Kamis kemarin (11/6/2020).
Zulfan merupakan politisi dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang dipercaya sebagai Ketua DPP bidang Organisasi dan Industri dan Tenaga Kerja.
Erick juga mensinyalkan perombakan susunan pengurus BUMN belum berhenti. “Pasti [dievaluasi]. Saya sudah minta semua direksi BUMN membuat rencana kerja 5 tahun yang akan kita review secara profesional. Di situ kita lihat juga strategi dan bisnis modelnya,” tegas Erick di Jakarta, saat menghadiri rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (30/10/2019).
“Bisa saja [dirombak]. Enggak [secara masif]. Kalau yang sudah bagus ya kenapa harus diubah, tetapi kan ini bagian dari profesionalisme.”
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan saat ini belum bisa dipastikan berapa perusahaan BUMN yang akan mengalami perombakan. Namun dipastikan perombakan memang akan terjadi.
“Ada [pergantian direksi]. Ada beberapa sektor, tunggu saja, pasti ada,” kata Arya, Selasa (12/4/2020).
Sumber:cnbcindonesia.com
