BIMATA.ID, JAKARTA- Asosiasi Panas Bumi Internasional mendesak agar Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi program prioritas untuk segera diselesaikan guna menjamin kepastian investasi di dalam negeri. Regulasi yang tidak konsisten di tingkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat investor malas menanamkan modalnya di Indonesia.
“Bisa dicek sekarang, bagaimana tidak konsistennya regulasi yang ada. Peraturan Menteri (Permen) ESDM satu belum terbit, sudah ganti dengan aturan lain sehingga investor bingung mau investasi di Indonesia,” ujar Direktur Asosiasi Panas Bumi Internasional Abadi Purnomo di Jakarta, kemarin.
Anehnya,Perubahan regulasi setiap terjadi pergantian kabinet justru dianggap biasa. Padahal, regulasi yang tidak konsisten tersebut menjadi masalah utama bagi investasi EBT di Indonesia. Karena itu, imbuhnya, perlu aturan UU baru untuk menjamin kepastian hukum agar pengembangan EBT dapat berkembang lebih pesat.
“Saya mendorong supaya UU EBT bisa menjadi prioritas legislatif nasional sehingga dapat segera diterbitkan. Dengan demikian, regulasi di bawahnya bisa menyesuaikan untuk memajukan pengembangan EBT di dalam negeri,” tandas Abadi.
PLN sebagai satu-satunya pembeli listrik dari pengembang (single off-taker) juga menjadi kendala pengembangan EBT. Karena itu, perlu aturan tegas terkait harga agar EBT mampu bersaing dengan energi primer seperti gas dan batu bara.
“PLN sebagai single off-taker juga menjadi masalah. Karena itu, tentunya dengan harga yang affordable sangat diperlukan,” kata dia.
Ia pun mengungkapkan bahwa realisasi pengembangan EBT di dalam negeri masih sangat minim. Pihaknya merinci realisasi EBT di dalam negeri baru sekitar 8,85% atau 92 MTOE dari target yang telah ditentukan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebesar 23% atau sebesar 400 MTOE.
Adapun besaran persentase tersebut telah dipenuhi dari panas bumi atau geothermal, hydro/mikrohydro, solar cell, angin, dan lain sebagainya. Sementara jika dirinci berdasarkan pembangkit listriknya maka peran EBT hanya 14% atau 8,7 gigawatt (GW) dari total pembangkitan sebesar 64 GW.
“Saya kira akan sulit mencapai target jika behavior regulasinya masih seperti sekarang ini. Karena itu, perlu terobosan baru yaitu mendorong UU EBT untuk segera disahkan di DPR menjadi program prioritas,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto siap membawa UU EBT menjadi program legislatif nasional sehingga dapat segera diimplementasikan di lapangan sebagai payung hukum tertinggi. Pihaknya pun berkomitmen setelah mengesahkan UU Minerba selanjutnya UU EBT.
“Komisi VII DPR RI berkomitmen prolegnas pertama sudah selesai UU Minerba selanjutnya adalah UU EBT. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendorong pengembangan EBT di dalam negeri,” ujar dia.
Pihaknya juga meminta kepada Presiden Joko Widodo agar secara tegas mendorong EBT sebagai sumber energi masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pasalnya, sumber daya alam Indonesia berlimpah dengan EBT sehingga dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
“Presiden Jokowi harus tegas demi keberlangsungan EBT, baik terkait kebijakan pajak maupun nonpajak sehingga harga bisa kompetitif dan sustainable,” kata dia.
(ZBP)
Sumber:ekbis.sindonews.com
