BIMATA.ID, Tangsel – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) digelar akhir tahun ini. Sejumlah nama yang ikut berkontes mengerucut menjadi beberapa saja di antaranya puteri Wakil Presiden Siti Nur Azizah, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel Muhamad.
Pengamat politik UIN Jakarta Zaki Mubarok menilai bahwa, khususnya untuk Sekda dan Wakil Walikota dengan bekal jadi petinggi di Pemkot Tangsel kerap memanfaatkan jabatan keduanya untuk kepentingan politik.
Menurut Zaki, keuntungan calon yang masih menjabat adalah memanfaatkan kedudukannya untuk mendulang elektabilitas. Apalagi di saat pandemi corona seperti ini, posisi sebagai sekda atau wakil walikota menjadi samar ketika pada saat yang sama juga menjadi bakal calon walikota.
Bantuan sosial atau bansos yang didistribusikan pemkot menjadi samar ketika yang membagikannya adalah Benyamin ataupun Muhammad. Nah, agar tidak terjadi kepentingan pribadi, katanya, sebaiknya dua calon tersebut mengundurkan diri dari jabatannya tak usah menunggu keputusan KPU.
“Saya rasa ini yang dimanfaatkan para bakal calon yang kebetulan masih menduduki jabatan publik. Mereka menggunakan posisinya untuk menarik popularitas. Nah, ini yang harus dicegah. Tugas kita bersama untuk mengontrol,” ujar Zaki saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2020).
“Ini yang terjadi. Ben dan Muhammad keliling Tangsel atas nama wakil ataupun sekda. Padahal mereka sedang sosialisasi. Hal tersebut yang sering kita temui,” imbuhnya.
Perlu ada sikap tegas agar tidak terjadi konflik interest dalam pilkada Tangsel. Dirinya menilai pemanfaatan jabatan begitu massif dilakukan petahana. Jika tidak dilakukan kontrol, khawatir kualitas demokrasi di Tangsel akan menurun.
“Perlu aturan yang ketat terkait pilkada. Saya menyarankan pengunduran diri pejabat publik yang mencalonkan tidak perlu menunggu pendaftaran. Kalau harus menunggu yang ada pemanfaatan jabatan, seperti yang kita lihat di Tangsel,” pungkasnya.
Sumber : BantenNews
