BeritaNasional

Kebijakan New Normal Bisa Tekan Risiko PHK

BIMATA.ID, Jakarta- Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung keputusan pemerintah untuk menerapkan New Normal. Keputusan ini bisa menggerakkan kehidupan masyarakat menuju ke fase kenormalan baru.

” Pemerintah akan menerapkan new normal sebagai percobaan apakah program tersebut akan terus menerus diterapkan karena pandemi Covid-19 belum ada kepastian kapan selesainya,” kata Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H. Maming, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 27 Mei 2020.

Menurut Maming, kegiatan ekonomi memerlukan kepastian dan tidak boleh berhenti terlalu lama dalam penerapan new normal. Kalau tidak, ini berisiko menambah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berujung kepada resesi.

“ Karena pemerintah mau mengeluarkan keputusan ini, jadi boleh tetap bekerja. Tetapi, tetap mengikuti anjuran standar protokol kesehatan penanganan Covid-19,” kata dia.

Dalam  Forum Ketum BPP dan BPD HIPMI se-Indonesia melalui virtual conference, ada beberapa arahan yang diberikan oleh Maming. Salah satunya tentang penyamaan persepsi terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) secara virtual.

Forum ini membahas hal-hal yang luput dari pandemi Covid-19, dia menghimbau kepada Ketum BPD di 34 provinsi untuk tidak terlalu memikirkan pandemi yang berujung membawa dampak.

” Kalau ikuti pandemi Covid-19 terus yang dipikirkan tidak ada habisnya. Anggota HIPMI harus diberikan siraman rohani, jasmani, dan mental biar tidak terbuai dengan pandemi Covid-19,” kata dia.

Editor : FID

 

Tags

Related Articles

Bimata
Close