BIMATA.ID, Bandung – Fraksi Gerindra Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyayangkan bantuan sosial terutama yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat atau disebut bantuan provinsi masih bermasalah hingga saat ini.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, permasalahan bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat diprediksi sejak awal akan bermasalah. Sebab, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak belajar dari Program Keluarga Harapan yang pendistribusiannya pun bermasalah, salah satunya yang tidak tepat sasaran. Ironisnya, permasalahan bantuan sosial provinsi justru lebih parah.
“Ya, situasi ini sebenarnya sudah terprediksi (akan bermasalah). DPRD Jawa Barat pun sejak awal sudah meminta (kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) agar hati-hati soal data penerima bantuan sosial. Apalagi dalam kondisi darurat seperti ini, dimana yang butuh bantuan lebih banyak lagi,” tuturnya kepada Tagar saat dihubungi dari Bandung, Jumat, 8/5/2020.
Data tidak akurat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat jelas Daddy pasti hasil atau keputusannya pun berantakan, seperti saat ini. Sejak awal, DPRD Jawa Barat sudah meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengecek lebih teliti data penerima bantuan sosial, termasuk memilih data agar tidak ada penerima yang mendapatkan bantuan ganda.
“(Seharusnya bisa dicek dengan teliti) mana data penerima bansos pemerintah pusat, mana penerima bansos provinsi. Sehingga akan kelihatan kurangnya. Lha ini, data penerima bansos saja tidak (mau) dibuka. Ya, sudah nikmatilah (polemik bansos ini),” keluh dia.
Sumber : Tagar news
