BIMATA.ID, Jakarta- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2020 babak belur sebagai dampak pandemi Corona alias wabah Covid-19. Hal tersebut bisa dilihat dari anjloknya pemasukan. Juga penanaman modal pada Triwulan I 2020.
Realisasi penanaman modal di DKI Jakarta untuk Triwulan I tahun ini, periode Januari-Maret, mencapai Rp 20,1 triliun. Angka ini kurang dari 20 persen dari target realisasi investasi 2020 sebesar Rp 110 triliun.
“Triwulan pertama ini memang cukup berat karena adanya pandemi Corona alias Covid-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian dunia,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI, Benni Aguscandra, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Mei 2020.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, Jumat, 8 Mei 2020 mengingatkan pemerintah DKI memprioritaskan anggaran menangani Covid-19 ketimbang belanja yang tak perlu, di APBD DKI.
Misbah menyoroti masih ada pengeluaran selama Januari-Mei 2020 yang tidak efektif dalam APBD DKI.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyepakati penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2020 berisi perkiraan penurunan realisasi pendapatan dan penerimaan akibat pandemi corona sebesar 53,66 persen.
“Artinya target realisasi pendapatan APBD DKI tahun 2020 yang semula mencapai 87,95 triliun, diperkirakan hanya akan mencapai Rp 47,18 triliun,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.
Dia mengatakan target realisasi setelah penyesuaian APBD DKI tersebut masih terbilang realistis untuk dicapai karena Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi pelemahan pendapatan dari sejumlah jenis pajak.
“Saya melihat rasionalisasi ini masih angka optimis. Ini masih ada yang bisa dimaksimalkan,” kata Taufik.
Berbeda dengan Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengutarakan, pemerintah DKI menghentikan sementara program pembangunan (akibat wabah Covid-19).
Suhaimi berujar pendapatan daerah yang diprediksikan turun otomatis berdampak pada pemangkasan anggaran proyek di Ibu Kota.
“Yang detailnya di rapat komisi tapi secara umum hampir tidak ada pembangunan karena uangnya memang tidak ada,” kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa, 5 Mei 2020.
Penghentian ini seiring dengan prediksi pemerintah DKI bahwa pemasukan kas daerah bakal merosot hingga 53,65 persen. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 ditetapkan pendapatan bisa mencapai Rp 87,95 triliun.
Namun, karena wabah Corona, pemerintah DKI memprediksikan pendapatan daerah bakal menurun jadi Rp 47,18 triliun. Realisasi pendapatan DKI hingga 30 April 2020 baru mencapai Rp 15,59 triliun. Karena itu, pendapatan dari 1 Mei-31 Desember diproyeksikan senilai Rp 31,59 triliun.
Sekretaris Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Syarif menyebut, anggaran untuk seluruh pembangunan DKI dipangkas. Menurut dia, tidak ada pembangunan hingga Desember 2020.
“Semua dipangkas kecuali belanja rutin pemeliharaan infrastruktur. Tidak ada pembangunan,” ujar Syarif dihubungi terpisah.
Sebelumnya, pemerintah DKI telah membangun beberapa proyek. Salah satunya rumah dengan uang muka atau Rumah DP nol rupiah tahap kedua di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Peletakan batu pertama dilakukan pada 12 Desember 2019.
Ada juga pembangunan Jakarta International Stadium atau Stadion BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terancam mandek akibat pandemi Covid-19. Progres pembangunan di sana baru mencapai 13,5 persen per 20 Desember 2019.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan, hanya pemasukan dari pajak rokok yang bakal dikantongi 100 persen.
Gubernur mengatakan perhitungan nilai APBD DKI saat ini sebesar 43 persen. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan pajak sebagai sumber pendapatan DKI paling besar mengalami penurunan.
Anies menyebutkan banyak kegiatan perekonomian yang terhenti selama pandemi Corona, sehingga pajak yang dibayarkan pun turut berkurang. “Ketika kegiatan ekonomi turun maka pajak yang dibayarkan turun maka pendapatan DKI juga turun,” ujarnya.
Belakangan, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyoroti masih ada pengeluaran selama Januari-Mei 2020 yang tidak efektif dalam APBD DKI.
“Misalnya, belanja barang atau jasanya masih tinggi Rp 4,55 triliun sedang belanja modalnya Rp 268 miliar. Belanja-belanja ini yang seharusnya direalokasi dan refocussing,” kata Misbah saat dihubungi, Jumat, 8 Mei 2020.
Salah satu belanja ini untuk mendanai uang komitmen atau commitment fee sebagai tuan rumah penyelenggaraan Formula E. Misbah menganggap, seharusnya DKI menarik dan merealokasi anggaran Formula E.
Sebab, tutur dia, ajang balap mobil listrik internasional itu tak lagi relevan dihelat di Ibu Kota mengingat ada kebijakan jaga jarak fisik (physical distancing). Warga juga diimbau menghindari kerumunan. “Jadi menurut saya ditarik aja dananya dan dialokasikan untuk BLT (bantuan langsung tunai) warga DKI,” ujar dia.
Maka itu, dia melanjutkan, DKI perlu memprioritaskan anggaran apalagi pendapatan daerah baru Rp 10,26 triliun hingga 8 Mei. Menurut Misbah, pemasukan ini hanya 10,02 persen dari target pendapatan DKI yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Pemerintah DKI memprediksikan pendapatan bakal merosot 53,65 persen dari target Rp 87,95 triliun menjadi Rp 47,18 triliun. Penurunan ini akibat wabah corona yang melanda Indonesia, khususnya Jakarta.
Editor : FID
Tempo.co