BIMATA.ID, JAKARTA- Gema Perhutanan Sosial Indonesia menyikapi permintaan Presiden Joko Widodo agar petani memanfaatkan mempercepat musim tanam dengan memanfaatkan sisa musim hujan, demi kelangsungan pangan dalam mengatasi krisis pangan akibat covid 19.
Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia disingkat Gema, Siti Fikriyah menyatakan kesiapan petani perhutanan sosial untuk berkontribusi menjaga ketahanan pangan. “Saat ini sekitar lebih dari 16.000 hektar lahan perhutanan sosial dalam jaringan Gema sudah dimanfaatkan untuk pertanian pangan. Jika KLHK mengeluarkan SK iphps maka akan penambahan lagi 20.000an hektar. Hambatan terbit SK pada Dirjen Perhutanan Sosial yang tidak segera menerbitkan SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.”
“Sebagian petani telah panen padi, jagung, kentang, cabe dan lain-lain. Petani justru kesulitan pemasaran dan harga jatuh. Memasuki musim mereng atau musim tanam kedua petani sudah menanam kembali lahan.
“Saat ini petani membutuhkan pupuk. Keluhan petani adalah ketersediaan pupuk, termasuk juga pupuk subsidi karena harga pupuk normal dan subsidi terpaut 400%. Lebih baik dana bantuan yang tidak jelas diarahkan untuk memberikan bibit, pupuk pestisida dan sarana prasarana pertanian secepatnya.” Kata Siti.
Menurut Gema, sebaiknya bantuan pupuk diberikan langsung kepada kelompok tani atau kelompok tani hutan, sebab bantuan pupuk selalu lewat pengecer dan menyebabkan penyimpangan di mana pupuk diberikan kepada yang tidak berhak.
Siti menuturkan “kartu tani belum didistribusikan kepada petani perhutanan sosial, sehingga menyulitkan petani kami memperoleh bantuan pupuk subsidi. Ini menjadi beban bagi petani. Alangkah baiknya kartu pra kerja diubah menjadi alokasi kartu tani agar petani dapat mengakses bibit, pupuk, dan pestisida murah untuk kegiatan produksi pangan, akan lebih konkrit hasilnya.
Wakil Ketua Gema Perhutanan Sosial Indonesia, M Triyanto menambahkan, “pemerintah sebaiknya juga segera mengevaluasi dan menghentikan program-program yang tidak tepat, pemborosan, rentang pada korupsi, yang menunggangi situasi krisis karena Covid 19. Rasanya memalukan jika petani siap menjaga pangan tapi di lain pihak banyak kalangan memanfaatkan situasi Covid 19 untuk mencari keuntungan yang tidak wajar dan mengganggu akal sehat.”
Tindakan para pencari rente dari situasi sosial ekonomi akibat covid 19 menurut Triyanto, “itu jahat, memalukan, dan menodai nama baik dan kerja keras Presiden Joko Widodo. Kami tahu Presiden bekerja keras mengatasi krisis ekonomi dan sosial, jangan dinodai dengan kepentingan-kepentingan jahat untuk menguntungkan diri sendiri. Lebih baik dana-dana tersebut langsung disalurkan kepada petani untuk program-program dalam rangka menunjang produksi pangan dalam jangka dekat ini.”
Sumber :industri.co.id
Editor :ZBP