BIMATA.ID, JAKARTA — Sebagai pendukung pemerintah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) senantiasa menjadi bagian dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo Ma’ruf Amin untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.
Terutama dalam hal penanganan wabah Virus Corona, Partai Gerindra melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani mengatakan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Indonesia semakin memprihatinkan.
Pasalnya, jumlah pasien positif dan korban meninggal dunia terus bertambah. Ditambah kebijakan pemerintah pusat tidak sejalan dengan pemerintah daerah.
“Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani Covid-19, ada yang lockdown lokal-ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki,” ungkap Ahmad Muzani
Wakil ketua MPR RI ini menginginkan penanganan corona kompak dan relevan antara daerah dan pusat, Gerindra ingin sebagai bangsa bersatu padu untuk melawan pandemik corona ini. Lockdown yang dipimpin oleh pemerintah pusat untuk mengkarantina virus corona.
“Namun setiap daerah tetap bersinergi sehingga kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga terpenuhi sehingga kita sebagai bangsa bisa menang melawan corona,”paparnya
Sinergi yang dimaksud Ahmad Muzani dengan mencontohkan daerah dengan kemampuan konveksinya bisa menyediakan masker dan APD. Daerah Pertanian yang merupakan lumbung padi tetap memproduksi padi untuk disebar ke wilayah yang lain. Daerah-daerah penghasil protein tetap berproduksi untuk daerahnya sendiri dan untuk daerah lain.
“Begitu seterusnya pembagian komoditi diatur oleh pusat sehingga pembagian komoditi tidak ada daerah yang kekurangan dan juga tidak ada yang berlebihan,” urainya.
Selain itu pemerintah juga harus mengikuti ultimatum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait ketersediaan alat pelindung diri (APD) dan obat-obatan pendukung.
Ultimatum yang IDI sampaikan bertujuan untuk menjamin keselamatan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya sehingga pencegahan dan pengobatan virus corona (Covid-19) tidak terhambat.
“Gugus tugas dan Pemerintah Daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin,” kata Muzani.
Pemerintah juga harus memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, baik orang dalam pengawasan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP). khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL), buruh harian, usaha kecil menengah (UKM), dan pekerja lepas lainnya.
“Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh Pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan,” tambah Muzani.
Mengenai hal tersebut, pejuang politik Partai Gerindra ini memberikan instruksi kepada Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra agar mengusulkan alokasi APBN ke penanganan Covid-19 sehingga Pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 baik kesehatan, sosial, dan ekonomi.
“Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang di garis terdepan. Mereka adalah dokter, perawat, tenaga medis lainnya, apoteker, TNI, dan Polri,” ucap Muzani.
(man)