Pengajuan Bantuan Ditolak Pemerintah, Ketua RT Dicaci Warga Dituduh Korupsi
BIMATA.ID, Jakarta- Video Ketua RT mengaku kecewa karena pengajuan bantuan untuk warganya ditolak pemerintah beredar di media sosial. Pak RT bahkan mengaku akibat penolakan dari pemerintah itu, ia harus menerima cacian dari warga dan dituduh korupsi.
Dalam video tersebut, pria yang mengaku sebagai Ketua RT di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ini mengatakan bahwa ia telah berusaha mendaftarkan ratusan keluarga kurang mampu di wilayahnya yang terdampak Covid-19 agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Namun menurutnya, pengajuan tersebut ditolak pemerintah setempat dan hanya 20 kepala keluarga (KK) yang disetujui.
“Saya adalah ketua RT di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Pada saat ini kami sedang melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak Covid-19,” ujar Pak RT.
Selanjutnya, ia mengaku telah mengumpulkan data terkait ratusan warganya yang berhak menerima bantuan Covid-19 sesuai dengan kriteria yang dianjurkan oleh pemerintah.
“Beberapa kriteria yang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai Rp 600 ribu, maka kami sebagai ketua lingkungan berusaha mengumpulkan data baik itu kontrakan namun berdomisili di lingkungan kami sesuai anjuran pemerintah, pedagang, keluarga miskin, dan yang akan miskin karena berhenti bekerja akibat damapk Covid-19,” kata Ketua RT mengungkapkan.
Adapun jumlah kepala keluarga (KK) berdasarkan data yang dikumpulkan pihaknya dan sesuai kriteria penerima bantuan dari pemerintah yakni sebanyak 137 KK.
Namun, dari jumlah tersebut hanya 20 KK yang pengajuannya diterima oleh pemerintah setempat.
“Di warga saya dan sudah saya data dan masuk kriteria pemerintah ada 137 KK ternyata pengajuan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah setempat dan kami para kepala Rukun Tetangga hanya mendapatkan kuota 20 KK di dalam satu RT,” kata Pak RT.
Akibat dari jumlah penerima bantuan hanya untuk 20 KK, Ketua RT ini dicaci maki warga, dituduh korupsi, dan makan anggaran.
“Tahukah bapak pemerintah, tahukah bapak presiden, bapak gubernur, bapak wali kota, bapak bupati, bahwa pada saat ini kami sedang menghadapi cacian, makian, fitnah, tuduhan bahwa kami dikatakan korupsi, dikatakan makan anggaran bantuan,” kata Ketua RT menjelaskan.
Ia berharap aparatur pemerintah bisa menjelaskan secara langsung kepada masyarakat terkait jumlah kuota penerima bantuan tersebut untuk setiap RT.
“Coba pemerintah jelaskan kembali, revisi kembali pernyataan-pernyataan yang tidak dipahami masyarakat, agar tidak menjadi bumerang buat kami,” kata Ketua RT memungkasi.
Editor : FID
Suara.com
