BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman menuturkan, munculnya kritik dari dalam internal PDIP terhadap kinerja Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menandakan sudah mulai luntur keharmonisan diantara mereka.
Pasalnya, kritik tersebut diarahkan tidak hanya terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Covid-19 yang kini menuai polemik di masyarakat karena menghilangkan sanksi bagi pejabat dan dominasi pengusaha yang berada di lingkungan istana pun kini menjadi sorotan karena dianggap tidak memberikan dampak positif.
“Peran dari Partai pendukung dalam mensukseskan berbagai program Pemerintah sangatlah penting, apalagi PDIP adalah Partai pemenang pemilu yang tentunya mempunyai pengaruh politik sangat besar. Namun, tatkala ada gejolak dari dalam seperti sekarang ini saya kira mungkin ada sesuatu yang keliru bisa jadi ditengarai karena kurangnya koordinasi atau bahkan bisa saja karena kurang rata pembagiannya,” urai Jajat, Senin (20/4/2020).
Kemudian, Jajat menyoroti soal maraknya kalangan pebisnis di lingkungan istana saat ini hingga ramai menguasai sejumlah proyek nasional terlihat jelas ada sisi ketidakadilan dalam pembagian jatah.
Bisa saja ada kelompok yang merasa lebih berjasa tidak mendapatkan apa-apa sementara dengan masuknya orang-orang baru tersebut hilang kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam proyek.
“Sudah lazim setiap ada penguasa di situ ada peran dari pengusaha. Namun, jika kekuasaan penuh sudah ditangan pengusaha yang dituju bukan lagi tentang bagaimana mensejahterakan rakyat tapi tentang keuntungan. Jika saat ini muncul gejolak merupakan hal yang wajar karena semua yang dibahas sebatas keuntungan dan kesejahteraan semu,” tegas Jajat.
Sebelumnya diberitakan politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bahwa Perppu tentang Covid-19 adalah kepentingan kaum oligarki dan sabotase konstitusi. Sementara politikus PDIP lainnya Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa jangan jadikan ekonom dan pebisnis sebagai Staff Khusus (Stafsus) Kepresidenan karena Presiden butuh solusi jangka panjang.
[MBN]