BIMATA.ID, Jakarta- Kasus virus corona yang kian merebak dengan jumlah korban jiwa yang cukup besar di DKI Jakarta berdampak besar pula terhadap pekerjaan dan perekonomian masyarakat, Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) dari daerah pemilihan DKI Jakarta II Hj.Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.
Sudah banyak korban pemutusan kerja dan yang dirumahkan tanpa upah karena perusahaannya juga tutup dan merumahkan karyawannya, juga pekerja di sektor ukm dan informal lainnya yang terdampak.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendataan perusahaan dan pekerja atau buruh yang terkena dampak wabah Covid-19, terdapat 11.104 perusahaan dan 88.835 pekerja atau buruh. Data Disnakertrans DKI Jakarta merinci dari 9.096 perusahaan dengan 72.770 merumahkan pekerja atau buruh dan 2.008 perusahaan dengan 16.065 melakukan PHK pekerja/buruh.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan DKI untuk mendapat solusi yang cepat. Pendataan yang di lakukan oleh Disnakertrans DKI Jakarta untuk segera dilakukan dengan data yang valid dan transparan. Memastikan pelaksanaannya mencapai sasaran yang tepat.” Ungkapnya
Menurut Srikandi Politik dari Fraksi Gerindra ini, pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak mendapat upah, baik pekerja formal maupun informal, dan Usaha Mikro Kecil Menegah ( UMKM ).
“Solusi yang selanjutnya adalah menerapkan program kartu prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja sebagai program nasional dari Pemerintah Pusat. Terkait dengan wabah covid19 perlu dicari solusi teknis pelatihan dan pendampingannya.” Kata Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah di Jakarta
Himma meminta Disnakertrans DKI Jakarta untuk secara aktif memberikan perhatian, pendampingan dan informasi kepada masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak virus corona ini. Dan memastikan tepat sasaran.
Sebagai Aktivis dan Politisi perempuan Himmatul juga menyoroti dampak terjadinya wabah penyakit terhadap tenaga kerja Perempuan.
“Sekitar 70% pekerja perempuan di DKI tentu terkena dan mereka bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga, termasuk kesehatan anggota keluarganya, ditambah penghasilan yang menurun akibat wabah penyakit dan di-PHK adalah kombinasi fatal pemukul daya beli yang menjadi persoalan ekonomi keluarga”. Tegasnya dalam keterangan rilisnya
Apalagi Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) dalam masa wabah Covid-19 yang semua warga masyarakat harus banyak tinggal di rumah.
“Seharusnya pemerintah berkomitmen dengan penerapan PSBB dengan diikuti langsung pemenuhan kebutuhan pokok rakyat selama masa PSBB.” Tegasnya lagi dalam keterangan rilisnya
Sebagai wakil Rakyat dari DKI Jakarta Hj.Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si juga meminta Pemprov DKI Jakarta harus mengantisipasi merosotnya konsumsi yang selama ini jadi penyokong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Apresiasi respon Pemprov DKI telah mengalokasikan biaya tidak terduga (BTT) dari APBD 2020 untuk penanganan virus Corona. Ada Rp 183 miliar dari BTT yang dikucurkan untuk penanganan covid 19.
“Hasil evaluasi Kemendagri, BTT dari APBD DKI 2020 sebesar Rp 188 miliar. Informasi dari BPKD, anggaran BTT ini telah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 5 miliar , dan sebesar Rp 130 miliar untuk penanganan covid 19 melalui Dinas Kesehatan”. Tutupnya
Sisanya masih ada Rp 53 miliar yang bisa digunakan penanganan covid 19, serta dukungan bantuan dari Liga Arab kemarin. Dengan anggaran itu Pemprov DKI diharapkan akan dapat mempercepat permasahan wabah corona di Jakarta seperti solusi penanganan PHK serta penangan program pendampingan insentif dan pelatihan.
Himma menegaskan ekonomi Indonesia pada 2020 dan tahun-tahun mendatang akan sangat bergantung pada penanganan pandemi virus corona. Makin buruk penanganan kepada masyarakat, dan korban akan terus berjatuhan dan sulit membendung dampak ekonominya.
Editor : FID
