BIMATA.ID, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mempertanyakan mafia alat kesehatan (alkes) yang dimaksud oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
“Pernyataan adanya mafia adalah pernyataan serius yang bisa menyasar ke siapa pun,” katanya, dikutip dari nasional[dot]tempo[dot]co, Selasa (21/4/2020).
Anggota Komisi I DPR RI ini beranggapan, apabila ukuran mafia adalah dominasi impor alkes dan obat maka terdapat dua lembaga yang terkait di tengah pandemi virus corona (Covid-19) seperti ini, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BUMN.
“Apakah pernyataan Erick ini menyasar ke BNPB? Mungkin saja, karena ada 19 jenis alkes yang rekomendasi impornya dikeluarkan oleh BNPB,” ucapnya.
Adapun sembilan belas alkes yang dimaksud diantaranya surgical apparel, disinfektan, sarung tangan steril, termometer, ventilator, mobile x-ray, high flow oxygen device, bronchoscopy portable, dan lainnya.
Sementara, berdasarkan data dari media, beberapa perusahaan di bawah naungan BUMN melakukan impor seperti PT RNI dengan 500 ribu rapid test, PT Indo Farma dengan 100 ribu rapid test, dan PT Kimia Farma dengan 300 ribu rapid test.
Tidak hanya itu, BUMN juga mengimpor 4,7 juta masker, 2 juta avigan, 3 juta chlorokuin, dan 20 ribu PCR.
Namun demikian, politikus PDIP ini masih tetap mempertanyakan mafia alkes yang dimaksud oleh Erick Thohir.
“Jadi sebenarnya siapa mafianya Pak Menteri? Kalau impor alkes harus ada rekomendasi sekian lembaga negara, apakah Pak Menteri ingin katakan bahwa mafia-mafia itu dapatkan rekomendasi juga?,” lanjutnya.
Sebelumnya, melalui akun isntagramnya pada Kamis (16/4/2020), Erick Thohir menyinggung ada mafia impor alkes. Hal ini dikarenakan impor alkes ke Indonesia masih sangat besar mencapai 90 persen.
[MBN]
