BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menyarankan pemerintah mengubah program pelatihan dalam Kartu Prakerja menjadi bantuan modal usaha bagi rakyat.
“Menurut saya, program Kartu Prakerja diubah saja jadi bantuan langsung usaha atau padat karya. Jadi belajarnya langsung dengan usaha mandiri, bukan sekadar kursus online. Saat ini mereka lebih butuh dana untuk menggerakkan, create ekonomi, untuk menghidupkan usaha rakyat,” kata Deddy, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (20/4).
Menurutnya distribusi kebijakan prakerja yakni pelatihan daring itu sudah sepatutnya diubah menjadi bantuan langsung demi menekan dampak ekonomi pandemi virus corona (Covid-19) tidak semakin besar.
Deddy menilai masyarakat akan mendapat manfaat yang lebih besar jika menerima anggaran langsung setelah mendaftar dan terverifikasi sebagai penerima kartu prakerja.
Lewat bantuan langsung, Deddy mengatakan masyarakat bisa segera memanfaatkan bantuan dari program senilai Rp20 triliun tersebut untuk memulai dan menggerakkan usaha padat karya dan menggeliatkan perekonomian.
Dia juga menyampaikan bahwa dampak ekonomi akibat pandemi virus corona sudah dirasakan masyarakat sehingga dibutuhkan kebijakan khusus untuk meredam agar dampak tidak semakin meluas.
Menurutnya, pemerintah bisa membuat dana di Kartu Prakerja seperti dana bergulir atau koperasi simpan pinjam.
“Banyak usaha bisa dibuat masyarakat penerima bantuan itu, membuat ramuan rempah, vitamin, jual hasil produksi tani langsung konsumen, dan lainnya,” ungkapnya.
Untuk program prakerja yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin saat ini, Deddy mengaku khawatir justru tak akan efektif. Pasalnya pendaftar harus mengikuti pelatihan berbayar atau kursus online, apalagi jika materi-materi yang disajikan ternyata tidak sesuai kebutuhan masyarakat di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19.
Alih-alih pemberian pelatihan, Deddy malah mengimbau agar aplikator-aplikator yang sudah dipilih itu dijadikan saja mitra sebagai pengelola data dan/atau konseling bisnis penerima program prakerja.
“Kalau uang itu langsung ke pendaftar, maka ekonomi bisa bergerak dan mereka terbantu. Uang tidak masuk ke kantong pemilik aplikasi,” ujar anggota DPR yang terpilih dari Dapil Kalimantan Utara tersebut.
Sebelumnya, Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai strategi Jokowi mengatasi dampak ekonomi dari virus corona dengan Kartu Prakerja tidak tepat.
Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing. Namun mereka kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat,” kata Trubus.
Program ini diluncurkan dengan target 5,6 juta orang yang terdampak PHK.
Sumber :cnnindonesia.com
Editor :ZBP