BIMATA.ID, JAKARTA- Politikus Demokrat Rachland Nashidik mengkritik penunjukan salah satu mitra pelatihan online dalam program Kartu Prakerja. Pasalnya salah satu aplikator tersebut milik salah seorang staff khusus Presiden Joko Widodo.
“Menurut saya, penunjukan pada perusahaan stafsus presiden itu tak lebih lemak yang mengapung di secangkir susu panas. Lemak itu cuma bagian dari susu,” ungkap Rachland Nashidik dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (15/4/2020).
Selain itu, dia menilai kesiapan Baleg DPR RI membahas RUU ini masih minim. Dia mempertanyakan salinan draf RUU Omnibus Cipta Kerja belum sampai ke setiap fraksi.
Menurut Hinca, pembahasan tidak bisa dilanjutkan jika semua fraksi belum mempelajari salinan RUU. Sehingga ia bersikukuh pembahasan harus ditunda.
“Fraksi Demokrat belum masuk pada substansi karena belum dapat, kecuali penjelasan dari Menko tadi. Kita tunda dulu, fokus pada penanganan covid,” ucapnya.
Kemudian penolakan juga datang dari Fraksi PKS. Mereka berpendapat RUU ini harus dibahas mendalam dengan melibatkan masukan dari masyarakat.
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS Adang Daradjatun menegaskan partainya meminta pembahasan ditunda hingga Presiden Joko Widodo mengumumkan masa penyebaran corona di Indonesia berakhir.
“Urgensi Omnibus Law tidak prioritas. Kalau dilanjutkan, maka DPR akan dianggap tidak ada empati dan memanfaatkan situasi,” tutur Adang.
Namun penolakan tidak disampaikan oleh tujuh fraksi lainnya. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas pun mengklaim pembahasan RUU ini telah disetujui semua fraksi saat rapat internal. Sehingga pembahasan tetap berlanjut.
“Saya yakin, soal penolakan adalah masalah politik. Kita lakukan nanti di tingkat panja. Jadi saya harap 1-2 hari ke depan nama anggota panja itu bisa dikirimkan, agar pimpinan bisa menjadwalkan agenda rapat selanjutnya,” kata Supratman.
Sumber :cnnindonesia.com
Editor :ZBP
