BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengkritisi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Menurut Muzani, pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah tidak sejalan. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan kebijakan lockdown lokal yang terjadi di sejumlah Daerah di Indonesia.
Pengambilan kebijakan itu menunjukkan buruknya komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah selama ini.
“Kebijakan Pemerintah Daerah yang berbeda-beda dalam menangani Covid-19, ada yang lockdown lokal, ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki,” ungkapnya, dikutip dari tribunnews[dot]com, Selasa (31/3/2020).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ini meminta agar Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera memperbaiki komunikasi sehingga tidak terjadi perbedaan kebijakan dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.
“Kami minta agar penanganan Pemerintah Daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini,” katanya.
Perlu diketahui, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia hingga Selasa 31 Maret 2020 pukul 12.00 WIB sudah mencapai angka 1.528 orang dengan rincian pasien sembuh 81 orang, pasien meninggal 136 orang, dan pasien dirawat 1.311 orang.
Penulis: MBN
