BIMATA.ID, KBB – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) membentuk program sosialisasi dengan judul ‘Ngaji Demokrasi’. Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan politik dan menjadikan santri pondok pesantren (Ponpes) sebagai pengawas partisipatif.
Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha menjelaskan, pembentukan program itu karena Bawaslu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan.
“Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu mutlak diperlukan. Selain bersilaturahmi dengan para sesepuh dan santri pondok pesantren, juga dalam kerangka membangun sinergitas pengawasan di masa yang akan datang. Apalagi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki power yang sangat kuat di tengah masyarakat,” jelas Cecep, Senin (9/3/2020).
Dirinya menambahkan, alasan memilih Ponpes sebagai ruang lingkup pengawasan karena terdapat banyak Ponpes di KBB dan dinilai belum tersentuh pendidikan demokrasi.
“Sosialisasi akan digelar secara kontinu, tahun ini setidaknya ada 30-40 pondok pesantren yang akan dikunjungi menyasar sekitar 3-4 ribu santri,” tambah Cecep.
Kemudian dirinya mengungkapkan, meski KBB tidak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun ini, namun sinergitas antara Bawaslu dan kelompok masyarakat harus dibangun sejak dini sehingga partisipasi pemilih meningkat dan tercipta Pilkada yang jujur dan adil.
“Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi,” ungkap Cecep.
Selain itu, Bawaslu juga akan meningkatkan program sosialisasi melalui media sosial.
“Bawaslu yakin media sosial bisa menjadi salah satu sarana media efektif dalam menyebarluaskan informasi dan pengetahuan pengawasan kepemiluan. Apalagi, hampir seluruh pengguna internet yang juga sebagian besar adalah anak muda dan pemilih pemula memiliki akun media sosial,” tutup Cecep.
Sumber: ayobandung[dot]com
Editor: MBN
