Apresiasi Positif EBT
BIMATA.ID, JAKARTA- Sesuai dengan peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang baru dikeluarkan oleh Kementerian ESDM diapresiasi positif.
Beleid yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 24 Februari 2020 ini merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat beleid ini merupakan sebuah kemajuan dari Permen nomor 50 tahun 2017.
Dalam peraturan menteri ini, terdapat sejumlah perubahan yang cukup fundamental. Adapun perubahan itu terkait proses pembelian melalui penunjukan langsung diijinkan. Lalu digantinya ketentuan Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) menjadi Build, Own and Operate (BOO).
“Yang sudah PPA (Power Purchase Agreement) dengan ketentuan BOOT yg diatur di Permen ESDM Nomor 50/2017 dengan ini BOOT-nya bisa ditinjau ulang,” ujarnya
Beleid ini juga mengatur PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) untuk waduk Kementerian PUPR ditunjuk langsung melalui penugasan. Selain itu diatur terkait penugasan untuk membangun PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).
“Proyek kementerian ESDM, hibah dan lainnya melalui penunjukan langsung dan penugasan,” kata Fabby.
Harga listrik EBT juga berubah dalam beleid ini. Dengan biaya pokok penyediaan (BPP) sebagai acuan untuk sistem dengan BPP di atas BPP Nasional, maka ketentuan harga beli listrik EBT ditetapkan 85 persen dari BPP setempat. Adapun untuk sistem dengan BPP setara atau di bawah BPP nasional, harga EBT berdasarkan negosiasi antar pihak. untuk EBT perlu peraturan atau ketentuan harga yang lebih progresif.
“Menggunakan BPP sebagai acuan harga listrik dari pembangkit EBT tidak tepat karena harga BPP tak memberikan referensi keekonomian yang setara untuk setiap jenis pembangkit,” terangnya.
Febby berharap pemerintah akan mengatur harga beli EBT khususnya untuk pembangkit yang di bawah 20 Megawatt (MW) dalam Peraturan Presiden (Perpres).
“Saya kira nanti akan ada penyesuaian karena Perpres fokusnya pada pembangkit di bawah 20 MW. Untuk perpres masih harus menunggu pembahasan antar kementerian,” tutur Fabby.
Sumber :ekonomi.bisnis.com
Editor :ZBP
