BIMATA.ID, JAKARTA — Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah (PM), Razikin merespon situasi pasca Presiden Jokowi mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau dengan sebutan physical distancing yang disertai dengan kebijakan darurat sipil, membuat arah penangan wabah covid 19 semakin mengalami ketidakjelasan.
Hal itu disampaikan mantan ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kepada redaksi Bimata.ID melalui keterangan tertulisnya, Selasa 30 Maret 2020.
Dia melihat para elit hanya mementingkan pencitraan politik ketimbang mengutamakan kepentingan keselamatan rakyat.
Menurut Razikin yang juga Mantan Juru Bicara Milenial Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres yang lalu ini, di tengah ancaman keganasan covid 19, justeru yang dipertontonkan para pemimpin kita adalah perilaku politik yang saling mengangkangi satu sama lain, konflik perebutan pengaruh kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah terlalu dominan.
“Suatu perilaku yang sangat buruk dan memalukan bagi rakyat. Dalam situasi seperti ini, saya berharap Pak Presiden muncul sebagai Pemimpin yang otentik dengan meletakkan keselamatan rakyat diatas segalanya, jangan terjebak dengan para pembisik yang hanya memikirkan keuntungan ekonomi. Saya tahu dalam situasi seperti ini, pasti ada pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ekonomi atau setidak-tidaknya tidak mau rugi,” kata Alumni Universitas Indonesia ini
Dalam konteks itu, lagi-lagi Razikin tetap menaruh harapan pada Presiden Joko Widodo dapat mengkoordinasikan dengan baik semua perangkat Negara agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Harus diingat suasana kebatinan rakyat sudah mulai berkecamuk dan bisa saja rakyat mengamuk kalau tidak ada kejelasan arah menangani virus ini, sudah setengah bulan rakyat dirumahkan tanpa ada kepastian dari Pemerintah,” ucapnya.
