Bimatanews.com, Kaltara — Demokrasi adalah bagian dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk mewujudkan janji-janji proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Ahmad muzani, Sekretraris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Gerindra Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (15/1/2020).
“Pergantian Gubernur dari Gubernur, pergantian Bupati dari Bupati adalah bagian dari kita mendekatkan tujuan kita ke pihak yang benar. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu janjinya adalah menegakan keadilan, menegakan kemakmuran, menegakan kebaikan, menegakan pembangunan. Janji proklamasi itulah yang kemudian diterjemahkan dalam pemilihan-pemilihan Gubernur,” ungkap Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR RI.
Ahmad Muzani juga mengungkapkan melalui demokrasi, Partai Gerindra bertanggung jawab dalam memajukan Provinsi-provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Kaltara.
“Sebagai Partai yang juga bertanggung jawab untuk membangun kemajuan di Kalimantan Utara, kita juga merasa perlu untuk mengusung calon Bupati, Wakil Bupati, calon Walikota, Wakil Walikota, calon Gubernur, Wakil Gubernur, orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan kehidupan rakyatnya,” tutup Muzani.
Untuk diketahui, pada pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara tahun 2015 lalu, Partai Gerindra adalah Partai yang mengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, H. Irianto Lambrie, MM dan H. Udin Hianggio, B. Sc.
